Rencana Jokowi Tak Bagi-bagi Kursi Sulit Diterima Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Heri Budianto, mengatakan, hampir semua partai politik ingin berkoalisi karena tergiur dengan posisi di kabinet. Ia menilai parpol akan sulit menerima jika ada tawaran berkoalisi tanpa bagi-bagi kursi.

Hal itu disampaikan oleh Heri terkait rencana bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, untuk membentuk kabinet yang menonjolkan profesionalitas kerja. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Selasa (15/4/2014) malam.

Menurut Heri, parpol lain akan sulit menerima jika ada tawaran berkoalisi tanpa bagi-bagi kursi. Ia khawatir pernyataan Jokowi itu dapat menyurutkan langkah parpol untuk mendekati PDI-P dalam pemilu presiden.

"Partai masih mengejar orientasi kekuasaan dan keterlibatan mereka di dalam parlemen. Ini sulit sekali," ujar Heri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2014).

Heri menengarai Partai Nasdem telah melakukan proses tawar-menawar hingga akhirnya berkoalisi dengan partai "Banteng Hitam". Menurutnya, ada kemungkinan Nasdem mengajukan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden. "Kalau dia enggak ada bagi-bagi kursi, tapi menyodorkan nama JK, itu bukan bargaining? Bargaining itu," kata Heri.

Selain Nasdem, Jokowi telah melakukan pendekatan dengan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, tidak ada kata sepakat berkoalisi dalam pembicaraan dengan kedua parpol tersebut. Golkar bahkan menolak koalisi dan siap bertarung dengan PDI-P pada pilpres.

Menurut Heri, tarik ulur kesepakatan PDI-P dan PKB itu ditengarai karena PKB mengajukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres untuk Jokowi. Ia memprediksi, pada akhirnya, Jokowi akan mematahkan pernyataannya untuk tidak membagi porsi kabinet, terutama dengan rekan koalisinya.

"Dinamika politik ke depan kita belum tahu. Saya kira akan ada juga menteri dari Nasdem nantinya," ujar Heri.

Meskipun begitu, Heri menilai sistem yang diterapkan Jokowi itu menciptakan harapan besar untuk membangun kabinet profesional. Orang-orang yang ditempatkan dalam kabinet nantinya, kata Heri, tentunya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik.