Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semua Partai Ingin Kursi Cawapres Jokowi, Kecuali Gerindra

Kompas.com - 15/04/2014, 20:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa hampir semua partai politik saat ini ingin mengusung tokohnya sebagai calon wakil presiden dan berpasangan dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo. Hanya Gerindra yang kemungkinan tidak menyodorkan cawapres untuk Jokowi.

Burhanuddin mengatakan, Partai Golkar yang perolehan suaranya berada di bawah PDI-P berdasarkan hasil hitung cepat pemilu legislatif juga ingin merapat ke PDI-P. Hal tersebut dapat dilihat dari manuver Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Sebelumnya, Akbar ingin Golkar mengevaluasi pencapresan Aburizal Bakrie dan mengusulkan untuk mengusung cawapres. Hal itu karena perolehan suara Golkar hanya sekitar 15 persen berdasarkan hasil hitung cepat.

"Peluang kemenangan Jokowi di pilpres begitu tinggi, dia punya daya tawar yang tinggi. Hampir semua partai berharap ketua umum atau tokohnya bisa jadi cawapres Jokowi," kata Burhanuddin, Selasa (15/4/2014) sore, di Jakarta.

Menurutnya, hingga sejauh ini, hanya Gerindra yang sudah bulat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Dia memprediksi partai-partai selain Gerindra akan terus melakukan manuver politik untuk mendekati PDI-P dan menawarkan tokoh mereka hingga penentuan cawapres Jokowi.

"Sampai detik akhir, tarik-menarik seperti ini masih akan terjadi. Semua tergantung langkah politik PDI-P dan Jokowi kapan mereka akan menentukan cawapresnya. Kalau sudah ditentukan, baru mereka bisa bergerak bebas," ujarnya.

Nantinya, kata Burhan, partai-partai tersebut bisa secara sukarela merapat ke PDI-P tanpa mengusung tokoh mereka sebagai cawapres. Kemungkinan kedua, partai tersebut akan merapat ke Gerindra. Kemungkinan terakhir, bisa juga partai-partai itu membentuk koalisi baru.

Apresiasi Nasdem

Burhanuddin mengapresasi langkah Partai Nasdem yang sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan PDI-P tanpa membuat perjanjian mengenai kursi cawapres. Menurutnya, sejauh ini terlihat koalisi yang sehat antara PDI-P dan Nasdem.

"Surya Paloh (Ketua Umum DPP Partai Nasdem) juga kemarin saya rasa tidak menampakkan keinginannya untuk menjadi cawapres. Memang mungkin ada agenda tersembunyi lain, kita tidak tahu, tapi sejauh ini saya lihat ini koalisi yang patut diapresiasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com