Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Lanjutan Tunggu Kiriman Logistik

Kompas.com - 11/04/2014, 18:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah daerah kini tengah bersiap menggelar pemilihan umum legislatif lanjutan dan pemilu ulang. Namun, berbagai persoalan masih muncul seperti logistik yang belum tiba. Sementara itu, jumlah TPS yang harus menggelar pemilu ulang di Jawa Barat bertambah.

Di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur, misalnya, pemilu lanjutan akan digelar tanggal 14 April di 25 tempat pemungutan suara (TPS). Namun, hingga Jumat (11/4) ini, KPU setempat masih menunggu kiriman logistik dari pusat. Karena waktunya sudah sangat mepet, KPU Sikka saat ini berupaya mengumpulkan surat suara sisa yang belum terpakai.

Juru bicara KPU Sikka, Yohanes Kristostomus Fery Soge, di Maumere mengatakan, pihaknya sudah meminta ke KPU pusat untuk dikirimkan surat suara, tetapi belum direalisasikan juga.

"Waktu pemilihan lanjutan sisa dua hari lagi. Surat suara sudah harus sampai ke Maumere paling lambat Sabtu besok agar bisa diantar ke 25 TPS yang melakukan pencoblosan lanjutan," kata Soge.

Soge mengatakan, untuk logistik lain, seperti bilik suara dan formulir, bisa diupayakan di Sikka dan bantuan dari logistik yang tersisa di KPU NTT, tetapi surat suara harus langsung dari Jakarta.

"Kami kewalahan menghadapi pemilihan lanjutan ini. Semuanya serba mepet, tak tersedia, dan kekurangan di sana-sini,” kata Soge.

Bertambah

Dari Bandung dilaporkan, jumlah TPS untuk pemilu ulang di Jawa Barat bertambah, dari 310 TPS menjadi 314 TPS. "Penambahan ini disampaikan kemarin malam (Kamis), ada penambahan dari TPS di Depok dan Cianjur. Dengan demikian, untuk pemungutan suara ulang ini total menjadi 314 TPS," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Endun Abdul Haq.

Menurut rencana, pemungutan suara ulang di Jabar diadakan Minggu lusa, yang meliputi 21 kabupaten/kota. Diperkirakan, jumlah pemilih sekitar 80.000 orang. Pemilu ulang digelar karena surat suara tertukar. Jenis surat suara yang tertukar meliputi surat suara untuk anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Di Jabar, daerah yang paling banyak melakukan PSU adalah Kota Sukabumi (96 TPS). Sementara di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, ada 22 TPS yang melakukan pemilu ulang karena surat suara sudah tercoblos. Pemungutan suara pun kemudian dihentikan pukul 09.00.

Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pemilu ulang rata-rata berkurang 5 persen. Penurunan jumlah pemilih itu terjadi karena ada pemilih yang sudah kembali ke tempat kerjanya di luar kota atau ada yang tidak mau memilih.

Anggota KPU Kabupaten Jepara, Subchan Zuhri, mengatakan, ada tiga TPS yang harus mengulang pemungutan suara pada Kamis kemarin. TPS itu berada di Desa Karangrandu dan Rengging, Kecamatan Pecangaan, serta Desa Damarwulan, Kecamatan Keling.

Pemilu ulang akibat surat suara tertukar juga akan digelar di Pati dan Rembang. Di Pati, pemilu ulang dilakukan di TPS 4 Desa Sitimulyo, Kecamatan Pucakwangi, dan TPS 1 Desa Kebunturi, Kecamatan Jaken. Sementara di Rembang digelar di tujuh TPS yang tersebar di enam desa dan tiga kecamatan.

Di Yogyakarta, pemilu ulang digelar di tiga TPS. Persoalan yang terjadi di sini adalah surat suara yang kurang dan tertukar. (Kornelis Kewa Ama, Samuel Oktora, dan Hendriyo Widi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com