Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Lirik Demokrat, PKB Jajaki PDI-P dan Gerindra

Kompas.com - 11/04/2014, 09:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai melakukan langkah politk untuk menjajaki peluang koalisi dengan sejumlah partai. PKB tak lagi bertumpu pada Partai Demokrat sebagai mitra koalisi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Marwan Ja'far mengatakan, partainya tengah membuka jalan komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Gerindra. Dua partai papan atas Pemilu 2014. Menurut Marwan, dalam bacaan PKB, akan ada tiga blok koalisi yang mungkin terbentuk menjelang pemilihan presiden. Pertama, koalisi yang akan mengusung bakal calon presiden dari PDI-P Joko Widodo; kedua, koalisi pengusung bakal calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie; dan ketiga, koalisi pengusung bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Dari ketiga itu, PKB akan fokus pada PDI-P dan Gerindra.

"Melalui second line pengurus partai, kami mulai intensif melakukan komunikasi ke PDI-P dan Gerindra. Sekarang fokusnya dua partai itu dulu," ujar Marwan saat dihubungi Jumat (11/4/2014).

Marwan mengatakan, PDI-P dan PKB memiliki catatan historis yang baik di masa lalu. PDI-P, kata Marwan, memiliki kedekatan historis dengan Nahdlatul Ulama yang menjadi basis utama PKB. Massa di akar rumput antara dua partai ini pun, kata Marwan, cukup baik.

Sementara itu, dengan Partai Gerindra, menurutnya, Prabowo tetap memiliki keunggulan elektabilitas yang berpeluang menyaingi elektabilitas Jokowi. Namun, belum diputuskan ke mana PKB akan berlabuh. Marwan mengungkapkan, PKB masih melakukan konsultasi dengan para kiai NU. 

"Sekarang sedang kami timang-timang. Kami ingin koalisi produktif, bukan dagang sapi sehingga bisa tercipta pemerintahan kuat," katanya.

Sementara itu, mengenai kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrat, Marwan mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Hanya, lanjut dia, saat ini Partai Demokrat belum memiliki calon presiden. Selain itu, Partai Demokrat menurunkan targetnya menjadi calon wakil presiden.

PKB, kata Marwan, kini juga memiliki target realistis dengan hanya mengajukan calon wakil presiden. Untuk tokoh yang diajukan sebagai cawapres, PKB masih menimbang tiga nama, yaitu Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Jusuf Kalla.

Koalisi partai Islam hanya utopia

Mengenai peluang bersatunya partai-partai berbasis massa Islam dalam barisan koalisi, Marwan menilai, akan sulit diwujudkan karena ego masing-masing partai. Ego yang dimaksud Marwan adalah terkait ideologi. PKB masih lebih condong berkoalisi dengan partai-partai berhaluan nasionalis.

"Untuk mengumpulkan duduk satu meja partai-partai Islam itu sulit sekali. Terkadang, lebih baik kalau kami berkomunikasi dengan partai nasionalis," ujar Marwan.

Koalisi poros tengah jilid II yang sempat mengemuka tahun lalu, dianggapnya tak lagi relevan. "Koalisi poros tengah jilid II bisa disebut hanya utopia karena zamannya sudah beda. Kalau dulu kan masih dipilih MPR, sekarang petanya sama sekali beda," kata anggota Komisi V DPR itu.

Akan tetapi, Marwan mengatakan, partai-partai Islam bisa saja membuat kejutan apabila ada seorang solidarity maker yang menggabungkan partai-partai ini. "Semua hal bisa terjadi karena tidak ada partai yang dominan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com