Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Terpuruk, Bagaimana Nasib Konvensi Capres?

Kompas.com - 10/04/2014, 10:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Merujuk hasil quick count sejumlah lembaga, perolehan suara Partai Demokrat masih di kisaran 9 persen. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan partai pemenang Pemilu 2009 itu, yaitu 15 persen. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, partainya realistis dengan tak bersikeras mengajukan calon presiden. Lalu, bagaimana nasib kelanjutan Konvensi Capres Partai Demokrat?

Ketua Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Maftuh Basyuni mengaku belum mendapat arahan apa pun dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait hasil Pemilu 2014. Namun, jika melihat hasil hitung cepat, Maftuh pesimistis Partai Demokrat bisa mengajukan capres.

"Sebetulnya, kalau logikanya, konvensi jadi kurang berperan kan. Kalau capres, kan kalau dapat 20 persen. Dapat 15 persen saja bagus, dan bisa koalisi," ujar Maftuh saat dihubungi, Kamis (10/4/2014).

Meski dianggap tak relevan lagi untuk dilanjutkan, Maftuh mengatakan, komite akan tetap melaksanakan tugasnya hingga tuntas. Tahapan yang tengah dilakukan saat ini adalah survei akhir 11 peserta konvensi.

"Survei tetap dijalankan, memang agendanya begitu. Komite hanya menyiapkan kandidat yang 11 orang menjadi 1 orang. Ini tetap kami jalankan sampai saat ini," ujar Maftuh.

Mengenai kecilnya kemungkinan tetap mengajukan capres, kata Maftuh, kewenangan berada di tangan Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk memutuskannya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui kekalahan partainya dan mengucapkan selamat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, dan Partai Gerindra yang mendapatkan suara di atas Partai Demokrat.

Dalam jumpa pers pada Rabu (9/4/2014) malam itu, SBY juga menyatakan bahwa Demokrat membuka koalisi dengan siapa pun, termasuk Partai Gerindra, yang sudah menyatakan Prabowo Subianto sebagai bakal capresnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com