Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Koalisi dengan PDI-P, Kenapa Tidak?

Kompas.com - 09/04/2014, 19:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina sekaligus bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan, partainya membuka peluang untuk berkoalisi dengan sebelas partai peserta pemilu lainnya, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"(Koalisi dengan PDI-P) kenapa tidak? Bangsa Indonesia butuh partai yang baik dan saya pikir PDI-P baik dan diisi oleh tokoh-tokoh yang nasionalis," kata Prabowo, seusai memantau hasil quick count, di DPP Partai Gerindra, Rabu (9/4/2014) sore.

Menurut Prabowo, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tetapi juga memiliki masalah besar. Prabowo mengatakan, masalah-masalah yang besar itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu partai saja, sehebat dan sekuat apa pun partai itu.

"Saya sudah sering menjelaskan, masalah bangsa kita sangat besar. Gerindra ingin jadi bagian dari solusi bangsa. Oleh karena itu, dengan siapa saja yang ingin membangun bangsa ini, kita siap bekerja sama," ujarnya.

Terkait konflik antara Partai Gerindra dan PDI-P yang sempat mencuat karena perjanjian Batu Tulis, Prabowo tidak terlalu merisaukannya. Konflik seperti itu, menurutnya, bisa dikesampingkan demi kepentingan bangsa.

Menurut Prabowo, sebelas partai peserta pemilu lain pasti memiliki sikap yang sama dengan Gerindra. Membuat bangsa menjadi lebih baik, menurut Prabowo, adalah tujuan utama berdirinya suatu partai politik.

"Jadi ada 12 partai peserta pemilu. Kita siap bekerja sama dan berkoalisi dengan 11 partai lainnya," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com