Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Indonesia pada Saatnya Tak Butuh KPK"

Kompas.com - 05/04/2014, 11:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, akan tiba suatu saat ketika Indonesia akan bersih dari korupsi dan tidak memerlukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Indonesia pada saatnya tidak butuh KPK karena sudah bagus, sudah bersih. Karena ada 100 KPK pun tidak nendang untuk bangsa ini. Yang kita perlukan membangun sistem untuk mencegah korupsi itu," kata Siti dalam peluncuran dan diskusi buku Mahfud MD Bersih dan Membersihkan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (5/4/2014) siang.

Hadir dalam acara itu, penulis buku Mahfud MD, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Ketua Fraksi PKB Marwan Dja'far. "Bersih saja tidak cukup, bersih bagi dirinya sendiri sudah biasa. Tapi bersih yang membersihkan itu luar biasa. Apalagi kalau ada semangat '45 untuk membersihkan negara ini," lanjut Siti.

Menjelang Pemilu 2014 ini, Siti berharap dapat terpilih pemimpin yang bersih dan membersihkan itu. Menurutnya, pemilu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik.

"Kita butuh pemimpin yang amanah, yang tidak membangun dinastinya dan selesai dengan dirinya. Kalau kita salah lagi memilih calon yang tidak amanah, akan berat sekali apa yang akan kita hadapi ke depan. Mumpung ini tahun politik kita harapkan munculnya calon yang bisa diandalkan," ujarnya.

Dengan pemimpin baru yang bersih dan membawa perubahan, Siti meyakini Indonesia akan kembali mempunyai semangat seperti zaman perjuangan kemerdekaan lalu. Korupsi pun akhirnya bisa diberantas dengan bermodalkan semangat itu.

"Kita saat ini tidak seperti zaman kemerdekaaan dulu yang revolusioner sekali. Tapi kita butuh semangat itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com