Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penilaian Jokowi dan Ganjar tentang Caleg "Banteng Hitam"

Kompas.com - 28/03/2014, 07:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran juru kampanye nasional pada kampanye pemilihan kursi legislatif di sejumlah daerah di Indonesia bukan berarti bebas dari kritik bagi calon wakil rakyat tersebut. Dua jurkamnas terkenal, Joko Widodo serta Ganjar Pranowo, memiliki pandangan tersendiri soal kualitas caleg-caleg yang lahir dari partai berlambang banteng hitam moncong putih.

Di sela-sela kesibukannya kampanye di Bandar Lampung, akhir pekan lalu, Ganjar mengatakan, kualitas caleg PDI Perjuangan dari skala satu hingga 10 berada di urutan tujuh. Masih banyak caleg yang belum memahami fungsi legislatif, mulai dari pembuatan undang-undang (legislasi), penyusunan anggaran (budgeting), dan fungsi kontrol pemerintah (controlling).

"Kita kurang di legislasi. Ini sulit karena harus membuat konsepsi, membayangkan aturan ini bisa jalan atau enggak, konsekuensi anggarannya berapa, konsekuensi sosialnya apa. Itu yang menjadi proyeksi. Ini yang caleg kita belum," ujar Gubernur Jawa Tengah kepada Kompas.com.

Kualitas calon anggota legislatif seperti itu, kata Ganjar, memiliki konsekuensi negatif yang besar. Misalnya, tidak memperjuangkan program dengan tak datang rapat, ngotot mengesahkan program titipan, aksi lobi-lobi antara fraksi soal kualitas peraturan, serta berbagai bentuk keabsenan kualitas calon legislatif yang lainnya. Tak jarang kepercayaan publik terhadap legislatif "terjun bebas".

Rekrutmen politik

Di dalam sebuah blog, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, kualitas calon legislatif partainya pada 2014 diprediksi bakal jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pada pemilu sebelumnya, partainya hanya memakai mekanisme penjaringan, penyaringan, dan penetapan yang didasarkan pada pertimbangan dan penilaian kualifikasi kader, yakni pemahaman ideologi yang mampu mengusahakan kebijakan bagus di parlemen.

Tahun ini prosesnya berbeda. Di sela-sela penyaringan, terdapat psikotes. Hasil psikotes tersebut bakal digunakan sebagai bahan penempatan sang caleg. Apakah di eksekutif sebagai pemimpin daerah, legislatif baik di tataran nasional maupun provinsi, ataupun menjabat sebagai pejabat badan usaha milik negara (BUMN).

Serba salah

Persoalan kedua, Joko Widodo menilai, ada di publik. Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, caleg yang telah dikader sebaik serta seberkualitas apa pun, tidak ada gunanya jika telah disodorkan ke hadapan publik. Sebab, publik akan memilih dengan seleranya masing-masing. Ada yang melirik hanya melalui penampilan fisik, ada yang memilih karena politik uang, kedekatan silsilah keluarga. Nah, yang paling beruntung itu jika konstituen memilih caleg dari kualitas rekam jejak kariernya. Ungkapan "apa pun lirik lagunya, yang penting joget" sangat cocok menggambarkan situasi itu.

"Memang, rekrutmen politik tidak menentukan karena yang milih kan rakyat. Kita sudah siapkan yang baik, ini, itu, tapi yang dipilih yang lain. Kita ini jadinya mau gimana dong," ujar Jokowi kepada Kompas.com pada kesempatan kampanye beberapa waktu lalu.

Namun, Jokowi tidak menyalahkan masyarakat. Jokowi mengaku bahwa kesalahan tetap ada di partai. Oleh sebab itu, rekrutmen politik internalnya akan diperbaiki dan diperketat. Menurut pria yang bakal dicalonkan sebagai presiden dari PDI Perjuangan tersebut, partainya mesti melihat kebutuhan rakyat pada masa kini dan depan.

"Yang penting santun dululah, tak usah menyakiti yang lain, tidak usah kritik kekurangan lain karena belum tentu kita itu lebih baik dari mereka," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com