Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serangan Anas "Mematikan" bagi Partai Demokrat

Kompas.com - 23/03/2014, 18:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat dikatakan mengalami guncangan (turbulensi) keras menjelang Pemilihan Umum 2014. Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mengatakan, turbulensi yang paling keras muncul dari mantan kader-kader Demokrat sendiri, terutama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Kondisi Anas ini ya bisa bertahap menjadi serangan yang cukup mematikan bagi Partai Demokrat," kata Gun Gun di Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Menurut Gun Gun, meskipun raganya terpenjara, Anas masih piawai mengonstruksikan opini yang menyerang Partai Demokrat yang kini dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Anas mulai menyeret nama SBY dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam kasus hukum yang menjeratnya.

"Ini kan politik, soal persepsi dan bukan semata-mata soal legal formalistik. Pada saat itu terus dimainkan, ini menjadi delegitimasi terlepas dari apakah hukum sudah menyatakan betul atau tidak," ujar Gun Gun.

Hingga saat ini, katanya, pertempuran SBY dengan Anas belum tuntas. Kondisi tersebut, menurut Gun Gun, akan merugikan Partai Demokrat. Dia juga menilai Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tidak bisa mengalahkan opini negatif yang berkembang selama ini.

"Konvensi tidak bisa menjadi counter opini yang kuat karena konvensi sendiri tidak memiliki resonansi yang memadai," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, seusai diperiksa pada Jumat (21/2/2014), Anas meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana Century kampanye Partai Demokrat untuk pemilihan presiden pada 2009.

Pengacara Anas, Firman Wijaya, mengaku punya data yang menunjukkan indikasi tersebut. Firman juga menyeret nama Yudhoyono. Menurut Firman, kliennya mengaku bahwa uang muka untuk pembelian mobil Harrier yang kini dipermasalahkan KPK berasal dari Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com