Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Buka Kemungkinan Dukung Jokowi meskipun Cawapres dari Eksternal

Kompas.com - 18/03/2014, 12:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka kemungkinan untuk mendukung pasangan calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dukungan itu bisa saja diberikan walaupun calon wakil presiden yang akan berduet dengan Joko Widodo (Jokowi) berasal dari eksternal PPP.

"Itu sebagai sebuah kemungkinan yang terbuka. Dalam politik tak ada yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Sjaifuddin di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Hal itu dikatakan Lukman ketika dimintai tanggapan menguatnya wacana menduetkan Jokowi dengan Jusuf Kalla alias JK. Nama JK masuk dalam bursa calon presiden yang akan diusung oleh PPP.

Lukman mengakui bahwa secara realistis partainya sulit mendapatkan perolehan suara tinggi di pemilu legislatif untuk mengusung capres sendiri. Atas dasar itu, koalisi menjadi suatu hal yang mutlak.

"Tapi keputusan finalnya (koalisi) baru akan kita tentukan setelah pileg," ujarnya.

Nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi masih menjadi teka-teki. PDI-P membuka kemungkinan berkoalisi dengan partai lain setelah Pileg untuk menghadapi Pilpres.

Menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada, ada dua figur yang ideal mendampingi Jokowi. Mereka adalah Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Kedua tokoh itu dianggap bisa diterima semua partai politik dan memiliki rekam jejak yang baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com