Bawaslu Terima Aduan Laporan Dana Kampanye Fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima sejumlah aduan masyarakat tentang laporan awal dana kampanye yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Ada laporan yang masuk dari masyarakat. Misalnya, ada nama penyumbang yang ketika dicek di lapangan, ternyata orang yang namanya dicatat itu bilang tidak pernah menyumbang," ujar Anggota Bawaslu Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014).

Selain itu, kata Nasrullah, ada pula laporan soal alamat yang tidak dapat terkonfirmasi. Ketika disambangi, perusahaan yang tercatat dalam laporan ternyata sudah pindah.

Nasrullah menambahkan, Bawaslu sudah saatnya fokus pada pengawasan laporan dana kampanye. Pasalnya, kata dia, sangat mungkin ada pelanggaran dalam hal itu.

"Bisa jadi ada dana bansos (bantuan sosial), dana CSR (corporate social responsibility) BUMN atau BUMD. Itu harus diwaspadai," tutur Nasrullah.

Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik belum berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan, pembuktian atas laporan yang mencurigakan akan dilakukan pascaaudit oleh auditor. Audit baru dilakukan setelah laporan akhir dana kampanye yang berakhir 24 April 2014.

"Sanksinya, kalau memang ada indikasi pidana akan ditindaklanjuti penegak hukum. Kalau secara administrasi tidak diatur," kata Husni.