Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Tak Ada Pembicaraan Deklarasi Capres Sebelum Pileg

Kompas.com - 13/03/2014, 09:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menegaskan sampai saat ini di partainya belum ada pembicaraan mengenai deklarasi calon presiden sebelum waktu pemilihan legislatif.

"Belum ada pembicaraan mengenai deklarasi sebelum pileg. Saya berani sumpah," kata Eriko, saat dihubungi, Kamis (13/3/2014). Dia pun menyampaikan kembali bahwa semua keputusan mengenai capres ada di tangan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Eriko tak menampik saat ini memang beredar rumor PDI-P akan mendeklarasikan calon presiden sebelum pemilu legislatif. Menurut dia, rumor tersebut wajar saja, tetapi semuanya belum dapat dipastikan.

Rumor yang beredar, Megawati akan menunjuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres dari PDI-P. Kabarnya, deklarasi akan dilakukan satu pekan sebelum pileg, atau mengambil momentum "cantik", yakni pada 4 April 2014 alias 4/4/2014. Sebagai peserta pemilu, PDI-P adalah pemegang nomor urut 4.

"Memang sekarang semua menerjemahkan dengan bahasanya masing-masing. Tapi di DPP (Dewan Pimpinan Pusat PDI-P) belum ada pembicaraan itu," tegas Eriko. Kalaupun DPP PDI-P menggelar rapat, kata dia, pembahasan hanya terkait pada upaya pemenangan pemilu legislatif.

Topik pembahasan dalam rapat-rapat tersebut, imbuh Eriko, justru mencakup antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan saat pemilu. "Jadi soal capres hanya Ibu (Megawati) yang tahu siapa capresnya dan kapan waktu tepatnya (diumumkan). Sekarang kami fokus menghadapi pileg," ujar dia.

Bakal capres yang akan diusung PDI-P masih menjadi teka-teki. Meski banyak dukungan agar PDI-P menunjuk Jokowi sebagai capres, tetapi Megawati belum juga memutuskannya. Sesuai Rakernas PDI-P, Megawati diminta menentukan capres dengan mempertimbangkan kesiapan internal dan dinamika politik terkini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com