Yusril: PK Berkali-kali Tak Ganggu Eksekusi Terpidana Mati

Jaksa dapat mengeksekusi terpidana jika seluruh upaya hukum yang menjadi hak terpidana sudah ditempuh.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana, ahli waris maupun kuasa hukum terpidana.

Permohonan PK diberikan untuk memberikan azas keadilan terhadap terpidana. Sehingga, dalam pertimbangannya, MK menyatakan, pengajuan PK tidak dapat dibatasi waktu.

Namun, kata Yusril, pengajuan permohonan PK hanya dapat dilakukan apabila terpidana sudah menjalani pidana atau eksekusi dari pihak kejaksaan. Ia mencontohkan, dalam kasus terorisme, jika di dalam kasasi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa terpidana dinyatakan bersalah dan harus dihukum mati, maka jaksa dapat mengeksekusi terpidana tersebut.

“Misalnya dia dipidana hukuman mati sampai dengan putusan kasasi di MA, lalu dia mengajukan PK terus ditunda. Begitu ditolak PK-nya kan tidak langsung bisa hari itu bisa PK,” kata Yusril di Jakarta, Rabu (12/3/2014) kemarin.

Hal itu, dikatakan Yusril, juga berlaku bagi terpidana kasus lain yang telah menjalani masa hukumannya. Begitu eksekusi telah dilakukan, ahli waris maupun kuasa hukum terpidana dapat mengajukan PK.

PK ini dapat diajukan apabila terdapat bukti baru (novum). Dengan harapan, melalui PK ini maka nama baik seseorang dapat dipulihkan. “Jadi andaikata keluarganya sudah meninggal pun, tetap bisa membersihkan nama orang yang sudah mati,” kata Yusril.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur peninjauan kembali hanya sekali. Dengan putusan MK itu, pengajuan PK bisa berkali-kali.

Putusan tersebut atas permohonan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, Ida Laksmiwaty, dan Ajeng Oktarifka Antasariputri (istri dan anak Antasari). Antasari mendalilkan pembatasan pengajuan PK menghalangi dirinya untuk memperjuangkan hak keadilan di depan hukum yang dijamin Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

Antasari bersyukur atas putusan itu. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, proses peradilan harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran tanpa keraguan.

Dari prinsip itu, lahirlah prinsip ”lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”.

Kebenaran materiil, lanjut Anwar, mengandung semangat keadilan. Keadilan merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formal yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan sekali seperti diatur di dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP.

Hal itu karena mungkin saja setelah diajukan PK dan diputus, ada bukti baru (novum) yang substansial, yang saat PK diajukan belum ditemukan. MK juga mengutip asas litis finiri oportet bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

Hal itu berkaitan dengan kepastian hukum. Namun, menurut MK, asas tersebut tidak harus diterapkan secara kaku. Dengan hanya boleh mengajukan PK sekali, padahal ditemukan adanya bukti baru, ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi kekuasaan kehakiman Indonesia.