Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat, Nasibmu Kini...

Kompas.com - 12/03/2014, 06:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


AMBON, KOMPAS.com
 — Gelaran dan tahapan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dihentikan sementara. Demokrat ingin mengerahkan kekuatannya untuk berkonsentrasi pada pemenangan pemilu legislatif pada 9 April mendatang. Apakah ini pertanda adanya kesadaran dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu bahwa konvensi tak bisa mendongkrak popularitas partai?

Sejak awal bergulir hingga memasuki tahapan debat kandidat, gaung Konvensi Demokrat tak membahana. Bahkan, ada yang menilai gagal, tak mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai.  

Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yudha mengatakan, redupnya konvensi terjadi karena internal Demokrat tak solid mendukung kesuksesan gelaran ini. Kader Demokrat yang seharusnya bahu-membahu bersama Komite Konvensi justru seperti mundur teratur.

Dukungan tinggi dirasakan ketika konvensi dipercaya dapat memberikan keuntungan ganda, yaitu hasil yang signifikan di pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sebaliknya, dukungan itu merosot tajam ketika tak ada lagi keuntungan ganda yang dapat diperoleh.

"Tak ada lagi keuntungan ganda karena di pileg hampir tidak ada harapan bagi kandidat (konvensi) untuk bisa mendongkrak elektabilitas Demokrat," kata Hanta, Selasa (11/3/2014).

Menurut Hanta, kader Demokrat lebih tertarik mengupayakan pemenangan pemilu legislatif ketimbang mengangkat derajat konvensi. Akhirnya, semua berjalan sendiri-sendiri. Komite sibuk mengurusi konvensi dan kader Demokrat fokus mengupayakan pemenangan pemilu. Di sisi lain, kandidat konvensi dianggap tak piawai dalam melontarkan gagasan yang dapat menarik perhatian publik.

Pada Selasa (11/3/2013) kemarin, Komite Konvensi menyatakan, atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, semua kegiatan dihentikan sementara selama masa kampanye terbuka pemilu pada 16 Maret-5 April 2014. Alasannya ialah agar semua potensi dalam konvensi dapat dikerahkan penuh untuk mengupayakan pemenangan pileg.  

Komite yang mayoritas anggotanya berasal dari eksternal Demokrat dibuat tak bertaji. Ibarat seorang tamu, Komite patuh pada aturan yang dibuat oleh "tuan rumah". Imbasnya, tiga kegiatan yang sudah terjadwal terpaksa ditunda pelaksanaannya, yakni debat kandidat di Semarang dan Banjarmasin serta seremoni penutupan konvensi di DKI Jakarta.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Suaidi Marasabessy membantahnya. Ia mengungkapkan, Komite telah bekerja solid dan penuh perhitungan. Hanya, ada hal-hal yang membuat Komite tetap harus memenuhi permintaan Majelis Tinggi untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan konvensi. Hal-hal apa yang dimaksud, ia tak mau mengungkapkannya. 

Mengenai jadwal kegiatan, kata Suaidi, Komite telah menyusun rapi sejak jauh hari. Sebelumnya, menurut dia, Komite juga tak pernah mendapatkan informasi bahwa kegiatan konvensi tak boleh dilakukan selama masa kampanye. Informasi itu baru diterima pada awal Maret.

"Padahal, Komite bukan Demokrat, tapi Majelis Tinggi berpendapat lain. Permintaan itu dikomunikasikan belakangan karena situasi politik dinamis sekali," ujarnya.

Dengan kondisi ini, tugas Komite semakin berat. Di satu sisi, Komite dituntut menakhodai konvensi secara independen dan transparan, tetapi di sisi lain kendali masih berada di tangan Demokrat.  

Keuntungan tak dapat diraih. Konvensi pun hanya dipandang sebelah mata. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com