Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Risma Tidak Perlulah "Curhat" ke Mana-mana

Kompas.com - 24/02/2014, 11:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk fokus dalam bekerja. Risma pun disarankan untuk tidak terlalu banyak mengumbar keluh kesahnya ke berbagai pihak.

"Lebih baik sama-sama, kita menjaga kondisi dari semua wilayah yang ada. Karena dia itu PDI-P, tidak usahlah curhat ke mana-mana. Lebih baik fokus pada tugas dan kewajiban masing-masing," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2014).

Puan mengungkapkan, persoalan Risma dengan internal partai sebenarnya sudah diselesaikan. Dia pun membantah bahwa pihak internal partai belambang banteng itu berusaha membuat Risma tak nyaman berada di PDI-P. Anggota Komisi I DPR itu pun siap membantu Risma bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri jika Risma merasa masih ada persoalan yang mengganjal.

"Saya siap menjembatani Bu Risma. Fitnah namanya kalau Bu Mega tidak mau bertemu Bu Risma," kata Puan.

Sebelumnya, Risma mengisyaratkan bahwa dia akan mundur dari jabatan Wali Kota Surabaya karena mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan, salah satu tekanan terkait dengan proyek pembangunan tol di tengah kota.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ucap Hasto, memaksa Risma untuk menyetujui proyek tersebut. Namun, isu lainnya yang berkembang adalah ketidakharmonisan hubungan antara Risma dan wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Wisnu adalah salah satu pendukung pemakzulan Risma pada tahun 2013 lalu.

Risma juga pernah mempertanyakan keabsahan pelantikan Wisnu karena dinilai tidak sesuai prosedur. Untuk kasus ini, Risma bahkan sudah mengadukannya ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan langsung menelepon Risma. Risma menuturkan bahwa dia ingin bertemu dengan Megawati untuk menyampaikan persoalan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Nasional
Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Nasional
Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Nasional
SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
WN China Tersangka Penipuan 'Online' Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

WN China Tersangka Penipuan "Online" Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Nasional
Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com