Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taslim Chaniago Tolak Jadi Calon Hakim MK

Kompas.com - 19/02/2014, 15:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taslim Chaniago, diajukan sebagai salah satu calon hakim konstitusi. Namun, Taslim menolak usulan ini. Ia merasa belum cukup mampu bertindak sebagai negarawan yang menjadi salah satu syarat sebagai hakim konstitusi.

"Saya bukan negarawaan, jadi saya belum siap. Hakim MK itu perlu paham empat pilar. Saya sadari betul, saya belum cocok untuk penuhi syarat-syarat itu," ujar Taslim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Taslim pun mengaku belum diberitahukan apa pun oleh partainya. Walaupun Fraksi PAN mengusulkan namanya secara resmi, dia akan tetap menolak. "Kalau partai usulkan saya, saya tidak setuju sekali karena tugas hakim MK sangat berat," ujar pria lulusan Universitas Andalas ini.

Setidaknya ada empat politisi yang dikabarkan maju sebagai calon hakim konstitusi selanjutnya. Selain politisi Partai Demokrat Beny K Harman, ada pula nama politisi lain seperti Ahmad Yani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Dimyati Natakusumah (Fraksi PPP), dan Taslim Chaniago (Fraksi Partai Amanat Nasional).

"Salah satunya Benny, PPP ada Dimyati, Ahmad Yani, dan dari PAN ada Taslim Chaniago," ujar Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Rabu.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, meski banyak peminat, hingga kini belum ada satu pun politisi yang resmi mendaftar. Mereka, sebut Aziz, baru menyampaikan secara lisan kepadanya soal keinginan untuk mendaftar menjadi calon hakim MK.

Saat ini, Komisi III DPR masih memilih lima orang eksternal untuk menjadi tim seleksi hakim konstitusi. Tim seleksi ini akan menggantikan tugas Komisi III dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhada para calon hakim konstitusi. Hingga Selasa (18/2/2014), baru ada enam pendaftar seleksi calon hakim MK. Seluruhnya berasal dari kalangan akademisi. Keenam calon itu yakni sebagai berikut:
1. DR. Sugianto, SH, MH
2. DR. Wahiduddin Adams, SH. MA
3. DR. Ni'matul Huda, SH. M.HUM
4. DR. IR. Franz Astani, SH. M. Kn, MBA, MM, MSi, CPM.
5. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PHD
6. Prof. DR. Aswanto, SH, M.Si, DFM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com