Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Masykur Kritik Dahlan saat Debat Konvensi

Kompas.com - 19/02/2014, 09:50 WIB


DENPASAR, KOMPAS.com - Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Ali Masykur Musa mengecam kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang dikelola badan usaha milik negara. Menurut Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, subsidi yang mayoritas dikelola BUMN tidak sampai langsung ke masyarakat.

"Dengan segala hormat Pak Dahlan, BUMN mengelola Rp 350 triliun subsidi, tetapi tidak sampai ke rakyat. Contohnya subsidi BBM oleh Pertamina," kata Ali dalam debat capres di Denpasar seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2014) malam.

Hal itu ia sampaikan langsung kepada Dahlan, peserta konvensi lain yang juga Menteri BUMN.

"Kalau saya jadi Presiden, subsidi tetap ada, tetapi akan disampaikan langsung kepada rakyat, 'by name by address', tepat sasaran," ujarnya.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu juga ingin menghapus dana batuan sosial (bansos). Alasannya, menurut audit BPK, marak penyelewengan dalam penyaluran bansos.

"Temuan kami dari dana bansos Rp 75,7 triliun, sekitar Rp 9,3 triliun tidak tepat sasaran," katanya.

Ali menambahkan, ia ingin menghapus dana bansos karena anggaran tersebut juga merupakan salah satu faktor pendorong terjerumusnya 315 bupati dalam kasus korupsi.

"Kalau jadi Presiden, sudahi saja bansos, kembalikan ke kementerian, disubsidikan untuk kepentingan masyarakat, tidak ada lagi politisasi," ujarnya.

Sebanyak 10 peserta konvensi capres Partai Demokrat menjalani debat di Denpasar, pada Selasa (18/2) malam. Tema sosial budaya dan kesejahteraan rakyat menjadi topik utama yang dibahas dalam debat di kota ke lima dari 11 kota yang akan dikunjungi. Debat akan berakhir sebelum putaran Pemilu Legislatif 2014 April mendatang.

Debat berlangsung dalam dua sesi, yakni Tim Garuda (Anies Baswedan, Irman Gusman, Pramono Edhie Wibowo dan Sinyo Harry Sarundajang) dan Tim Rajawali (Endriartono Sutarto, Ali Masykur Musa, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Hayono Isman dan Gita Wirjawan). Sementara itu, Marzuki Alie tidak menghadiri debat karena ada tugas kenegaraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com