Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akui Ada Konflik Internal yang Sebabkan Risma Tertekan

Kompas.com - 18/02/2014, 12:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengakui memang ada pertentangan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dan pengurus struktur PDI-P di Jawa Timur. Namun, pertentangan ini dianggap hanya dinamika politik yang pasti akan terjadi pada setiap pemimpin. Oleh karena itu, Risma diminta tetap fokus untuk bekerja. 

"Yang terjadi hanyalah masalah internal, dalam kaitan Bu Risma sebagai petugas partai di eksekutif dengan struktur DPC Surabaya dan DPD Jawa Timur. Memang ada beberapa hal yang diklopkan karena Bu Risma bukan orang partai sehingga harus terus dihadapi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Selasa (18/2/2014). 

Saat ditanyakan soal alasan pertentangan itu, Basarah menuturkan bahwa pertentangan antara Risma dan pengurus PDI-P di Jawa Timur bukanlah hal yang bersifat prinsip. 

"Yang terjadi hanya dinamika politik lokal," ungkap Basarah.

Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, ucap Basarah, juga sudah bertemu dengan Risma. Pengurus DPP yang hadir ialah Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDI-P Mindo Sianipar, Wakil Sekretaris Jenderal Hasto Kristyanto dan Basarah. Di dalam pertemuan itu, DPP PDI-P meminta semua pihak untuk saling introspeksi diri.

"Kami minta mereka saling introspeksi diri, baik struktur partai, Pak Wisnu, dan Bu Risma sendiri. Kami minta Bu Risma untuk pertimbangkan hal-hal yang lebih penting, yaitu kepentingan masyarakat Surabaya dan kepentingan partai," ujar Basarah.

Seluruh pengurus DPP PDI-P, kata Basarah, akan mendukung Risma untuk menyelesaikan masa tugasnya sampai akhir jabatan. Oleh karena itu, Basarah menegaskan struktur pengurus PDI-P di Jawa Timur juga harus mengikuti instruksi dari DPP PDI-P. 

Seperti diberitakan, hubungan yang tidak harmonis berembus di kalangan Pemerintahan Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya. 

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu. Wisnu juga merupakan Ketua DPC PDI-P Surabaya. 

Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan batang hidungnya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada yang menyebutkan Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma. 

Kegamangan Risma

Dalam wawancara program Mata Najwa yang tayang di Metro TV pada Rabu (12/2/2014) lalu, Najwa Shihab, pemandu acara, mengorek seputar isu pengunduran diri Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Meski tak menjawab lugas, Risma menunjukkan kesan melalui ekspresi wajahnya bahwa ia menghadapi tekanan terkait tanggung jawabnya sebagai wali kota. 

Risma sempat menangis saat bertutur tentang kisah anak-anak yang menjadi pekerja seks komersial di kawasan Dolly, Surabaya. Sambil terisak, Risma tak kuasa menjawab pertanyaan Najwa tentang apa yang terjadi dengan remaja perempuan yang ia jumpai di sana. 

"Saya tidak tega," katanya terbata. 

Air matanya menetes. Risma kembali tak menjawab secara lugas ketika Najwa kembali melontarkan pertanyaan mengapa Risma punya keinginan mundur sebagai wali kota. Ia hanya terdiam. Wajahnya terlihat murung. Ia bahkan tak berani berjanji untuk mengurungkan niatnya mundur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com