Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Kembali Wacanakan Duet Prabowo-Hatta

Kompas.com - 12/02/2014, 13:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra kembali melemparkan wacana duet Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, partainya menilai, Prabowo-Hatta merupakan kombinasi ideal dengan latar belakang militer dan sipil.  

"Kalau untuk jadi cawapres pasangan Prabowo, salah satu calon yang kami pertimbangkan adalah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa di samping calon-calon lainnya," ujar Martin, saat dihubungi Rabu (12/2/2014).

Menurut Martin, latar belakang Prabowo sebagai militer dan berasal dari Jawa, sementara Hatta berlatar sipil dan berasal dari luar Jawa adalah kombinasi yang tepat. Namun, semuanya tergantung dari hasil Pemilu Legislatif 2014.

"Gerindra berusaha menggalang kepercayaan masyarakat agar perolehan suaranya dalam Pileg 2014 cukup untuk mencalonkan Prabowo sebagai capres," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Wacana duet Prabowo-Hatta sempat mengemuka pada Maret 2013. Wacana ini menguat setelah Prabowo menyambangi rumah Hatta pada awal Februari 2013. Duet ini kemudian semakin gencar diwacanakan setelah survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan Prabowo-Hatta berpeluang untuk diduetkan. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mendeklarasikan Hatta Rajasa sebagai calon Presiden dalam rapat kerja nasional (rakernas) PAN tahun 2011.

Akan tetapi, PAN juga membuka peluang berduet dengan kandidat lain jika tak mampu mencapai presidential threshold (PT). Ada dua opsi yang mengemuka ketika itu, yaitu duet Prabowo-Hatta dan Jokowi-Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com