Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timor Leste Ingin Beli Peralatan Militer dari Indonesia

Kompas.com - 10/02/2014, 16:59 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Indonesia dan Timor Leste mengadakan pertemuan bilateral untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan militer. Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani di Dili, Timor Leste, tahun 2002 lalu.

"Kita melakukan kerja sama army to army, yang akan kita kembangkan navy to navy, dan airforce to airforce," kata Purnomo seusai rapat tertutup selama tiga jam di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Purnomo mengatakan, bentuk kerja sama antara kedua negara itu juga mencakup pendidikan dan pelatihan militer secara bersama-sama. Tak hanya itu, menurut Purnomo, pertemuan ini juga membahas kemungkinan kerja sama di bidang industri pertahanan.

"Sekarang mereka (Timor Leste) sedang membangun pertahanannya, termasuk juga patroli perbatasan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan Timor Leste, Xanana Gusmao, mengapresiasi langkah kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste. Ia berharap kerja sama ini bisa meluas ke berbagai sektor, tak hanya sektor pertahanan.

"Karena Timor Leste dan Indonesia adalah tetangga. Dalam arti, kita punya perbatasan. Kita punya common issues," ucapnya.

Xanan menambahkan, Timor Leste juga berencana membeli peralatan militer dari Indonesia untuk melengkapi armada lautnya. Peralatan tersebut, kata dia, untuk memperkuat militer Timor Leste dalam menghadapi tantangan ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com