Benhan Sebut Vonisnya Lebih Gila dari Zaman Orba

JAKARTA, KOMPAS.com — Benny Handoko menyesalkan putusan majelis hakim yang menyatakan dirinya bersalah telah mencemarkan nama baik mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Misbakhun. Benny divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim menilai Benny bersalah karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Misbakhun.

Menurut majelis hakim, Benny terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Saya sangat menyesalkan orang bisa dijatuhi pidana penjara karena tweet. Padahal, lewat Twitter kami berdiskusi berbagai isu sosial politik dan banyak lagi. Twitter adalah sarana demokrasi baru bagi kita," kata Benny seusai mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014).

Menurut Benny, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin Suprapto tersebut menunjukkan kalau masyarakat tak lagi dapat secara bebas untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat, kata dia, lebih terkekang dibandingkan saat zaman Orde Baru.

"Ini lebih gila dari Orba, dulu kalau menghina Soeharto dan kroni-kroninya pasang spanduk besar di depan publik baru dipenjara, ini di Twitter saja dipenjara," katanya.

Terkait langkah banding, Benny mengaku masih mempertimbangkannya dalam waktu tujuh hari yang diberikan. Dia ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan keluarga dan tim kuasa hukumnya.

"Jadi, saya akan mempertimbangkan soal banding. Banding kan belum tentu kita menang, apalagi pengadilan seperti ini. Ada hakim di MA pun bisa disuap. Saya kecewa secara pribadi dengan pengadilan kita," pungkasnya.