"Begini, DPR beda dengan pemerintah. Kalau eksekutif kewenangannya banyak, tidak hanya satu. Dia pegang anggaran, dia pegang tender izin, dia evaluasi juga," kata Marzuki di Jakarta, Jumat (31/1/2014) malam.
Menurutnya, kerja DPR adalah kerja politik sehingga harus turun langsung untuk bertemu dengan rakyat. Oleh karena itu, kerjanya di DPR bisa sekaligus dilakukan saat dia berkampanye sebagai capres Konvensi Demokrat.
"Sekali gayung dua kepemimpinan. Saya jubir DPR sekaligus peserta Konvensi. Atau di saat Konvensi saya juga jadi jubir DPR. Hal itu saya lakukan di Medan dan Palembang kemarin. Jadi konteks sangat berbeda," lanjutnya.
Sementara di pemerintahan seperti lembaga kementerian atau pemerintah daerah, menurutnya, akan sangat mengganggu apabila seorang pejabat mengikuti ajang penjaringan presiden seperti Konvensi Demokrat. Pasalnya, bekerja di pemerintah tidak berhubungan langsung dengan rakyat.
"Kalau di pemerintah seperti Pak Gita dan Pak Sarundajang kemarin, kan sangat terganggu sampai-sampai harus absen dari debat," jelasnya.
Marzuki pun mengapresiasi langkah Gita tersebut. Apalagi, menurutnya, saat ini Kementerian Perdagangan sedang mengalami banyak masalah yang sangat serius. "Jadi itu keputusan yang tepat, kita apresiasi," pungkas Marzuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.