Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nisa Minta Jatah, Akil Naikkan Tarif Jadi Rp 9 Miliar

Kompas.com - 30/01/2014, 17:01 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, membenarkan politisi Partai Golkar Chairun Nisa meminta bagian dari Rp 3 miliar yang akan diberikan oleh Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih. Namun, Akil menolak dan menaikkan permintaan jadi Rp 9 miliar jika Nisa juga ingin mendapat bagian dari suap pengurusan sengketa hasil Pilkada Gunung Mas.

"Kalau mau satu sama dia (Nisa), saya minta Rp 9 miliar. Kan, dia minta bagi dua, dia sebagian, saya sebagian, ya Rp 9 miliar," kata Akil saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pernyataan Akil bahwa nantinya masing-masing mendapat Rp 4,5 miliar.

"Kalau bagi dua, kan jadi masing-masing Rp 4,5 (miliar)?" tanya Jaksa.

"Iya," jawab Akil.

Sementara itu, Nisa mengaku hanya bercanda ketika meminta uang tersebut agar dibagi dua dengannya. Nisa juga mengaku tak pernah menyebut jumlah uang yang diminta kepada Akil.

"Saya hanya bercanda, Pak. Tidak mengatakan dibagi dua atau apa. SMS saya bercanda. Saya tidak mungkin meminta sesuatu, saya hanya membantu," kata Nisa dalam persidangan pekan lalu.

Negosiasi uang yang harus diberikan Hambit kepada Akil memang melalui Nisa. Uang itu agar Akil memutuskan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, ditolak. Dengan demikian, pemenangan Hambit dan pasangannya, Arton S Dojong, sesuai keputusan KPUD tetap dinyatakan sah.

Akhirnya, disepakati pemberian uang untuk Akil sebesar Rp 3 miliar. Jumlah tersebut sesuai permintaan Akil. Di samping itu, Nisa sendiri telah menerima uang Rp 75 juta dari Hambit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com