Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III: KY Tak Becus Seleksi Calon Hakim Agung

Kompas.com - 30/01/2014, 14:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi III DPR menilai Komisi Yudisial (KY) tak mampu menyeleksi calon hakim agung yang kapabel. Ketua Komisi III Pieter C Zulkifli  mengatakan, ada calon hakim agung yang diajukan kembali. Padahal. sebelumnya pernah tidak lolos seleksi di DPR.

"Ini salahnya bukan di DPR, tapi orang yang milih (KY). Pihak-pihak yang dikirim ke DPR khusus orang yang punya kapabilitas, itu kenapa seleksi calon hakim agung harus diperketat," kata Pieter, seusai uji kelayakan dan kepatutan Suhardjono sebagai calon hakim agung, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Ia menanggapi salah satu calon hakim agung yang diseleksi hari ini, Suhardjono. Ia menilai, yang bersangkutan tak memuaskan dalam memberi jawaban saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Pieter mengatakan, Suhardjono tak lugas menjawab pertanyaan sehingga tak diketahui visi dan misinya maju sebagai calon hakim agung.

Penilaian yang sama juga diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari. Eva sangat menyayangkan tidak mampunya KY menunjuk calon hakim agung yang berkualitas. Tiga calon hakim agung yang ditunjuk KY, kata Eva, merupakan calon yang pernah ditolak DP yakni Suhardjono, Maria Anna Samiyati, dan Sunarto.

Oleh karena itu, kemungkinan besar Komisi III DPR akan kembali menolak ketiga calon hakim agung itu jika tak memiliki gagasan besar. "Calonnya afkiran, masa KY enggak bisa cari calon yang baik, kita ingin calon yang cerdas. Ini kan afkiran, ditanya apa jawabnya muter-muter. Suasananya jadi enggak nyaman, kemungkinan kita tolak, kembalikan ke KY," kata Eva.

Hari ini, Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung yang ditunjuk KY. Suhardjono mendapat kesempatan pertama yang mengikuti uji kelayakan tersebut. Saat ditanya mengapa dirinya kembali maju sebagai calon hakim agung, ia menjawab bahwa ini takdir, dan usulan dari atasan di tempatnya bekerja. Selama puluhan tahun ia bekerja sebagai hakim karier di Makassar.

"Apapun keputusannya, akan saya terima," kata Suhardjono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com