Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sepakat Warga Sekitar Sinabung Direlokasi

Kompas.com - 24/01/2014, 07:12 WIB

KABANJAHE, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepakat jika warga desa dalam radius 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung direlokasi. Presiden meminta jangan ada kekurangan logistik dan air bagi pengungsi akibat letusan Gunung Sinabung yang berlangsung lebih dari empat bulan.

Demikian disampaikan Presiden saat berkunjung ke lokasi erupsi Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis (23/1). Kunjungan itu dalam rangka melihat perkembangan penanganan bencana Gunung Sinabung dan menyapa pengungsi. Presiden juga memimpin rapat untuk mencari solusi dan kebijakan yang tepat terhadap bencana Gunung Sinabung.

Presiden tiba sekitar pukul 13.00 didampingi Ny Ani Yudhoyono dan anak bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Turut dalam rombongan Presiden, antara lain, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Cahyo/presidenri.go.id Presiden SBY dan Ibu Ani saat mengunjungi dan berdialog dengan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Posko Masjid Agung Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut, Kamis (23/1) sore.
Presiden menjelaskan, warga yang tinggal dalam radius 3 km dari puncak Sinabung itu berada dalam bahaya sehingga harus direlokasi. Warga boleh tetap berkebun di lokasi itu, tetapi tinggal di tempat yang aman. Namun, pemerintah belum menemukan lokasi yang tepat. Lokasi itu tidak boleh merusak hutan lindung.

Sebelum warga direlokasi, menurut Presiden, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara. ”Biasanya ada yang menolak direlokasi. Semoga warga mendukung,” ujarnya.

Desa yang berada dalam radius 3 km dari puncak Sinabung adalah Desa Bekerah, Simacem, Sigarang-garang, Sukameriah, dan Mardinding. Jumlah warga di desa itu mencapai 3.437 jiwa.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menambahkan, relokasi bagi warga dalam radius 3 km dari puncak Sinabung adalah prioritas. Tahap kedua, relokasi bagi warga di desa radius 5 km dari puncak Sinabung.

Korban jiwa

Presiden menegaskan, prioritas penanganan bencana erupsi Sinabung adalah jangan sampai jatuh korban jiwa.

Sekretaris Desa Bekerah Tani Sitepu mengatakan, warga bersedia direlokasi asal diberi modal dan lahan untuk bertani. Tanpa modal, warga sulit bangkit dari keterpurukan karena semua tabungan dan tanaman habis akibat erupsi Sinabung.

Yudhoyono mengingatkan pula, jangan sampai terjadi kekurangan makanan dan air bersih di pengungsian. Negara masih bisa menanganinya. Persoalan psikologis dan sosial pengungsi pun perlu mendapat perhatian serius agar tak memunculkan masalah.

Ia menambahkan, kerugian akibat erupsi Sinabung hampir Rp 1 triliun. Sektor pertanian merugi hingga Rp 712 miliar. Kerugian akibat kerusakan rumah mencapai Rp 234 miliar.

Kamis malam, Presiden mengajak semua menteri terkait serta Bupati Karo Ukur Surbakti dan Gubernur Sumut membahas kerugian itu. Pemerintah berusaha membantu mengganti kerugian warga sesuai ketentuan.

Presiden mendatangi warga di pengungsian Masjid Agung Kabanjahe, asrama kodim, dan Gereja Katolik Kabanjahe. Rombongan Presiden juga menginap di tenda Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Gereja Katolik Kabanjahe. (mhf)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com