Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Ali Nilai Dahlan Iskan Gegabah Soal Akuisisi PGN

Kompas.com - 19/01/2014, 09:23 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Ali, menyatakan, DPR RI menolak rencana Dahlan Iskan agar PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Ia menilai keputusan Menteri BUMN itu terlalu terburu-buru dan gegabah.

Dahlan dinilai lebih mengedepankan ambisi personal ketimbang kepentingan nasional. "Sangat tidak masuk akal dan aneh rencana yang begitu strategis dan melibatkan dua BUMN besar hanya diputuskan dalam beberapa minggu," kata Marzuki dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (19/1/2014).

Keputusan Dahlan juga dinilai sembrono dan dianggap tak memperhitungkan dampaknya. Dalam keterangannya itu Marzuki menunjukkan salah satu dampak dari rencana itu ialah saham PGN yang melorot sehingga kapitalisasinya turun puluhan triliun rupiah.

Melihat hal tersebut, Marzuki menyatakan, seharusnya Kementerian BUMN bisa mengelola informasi strategis seperti itu dengan baik. Dengan demikian, tidak merugikan pemegang saham publik PGN yang harus merugi akibat kebijakan yang sembrono.

"Kasihan para Dana Pensiun yang harus "cut loss" sesuai ketentuan mereka, sehingga benar-benar harus merealisasikan kerugian. Lalu siapa yang akan mengganti kerugian para dana pensiun itu? Kalau investor minoritas menuntut, siapa yang akan menanggung?" katanya.

Dia berharap keputusan akuisisi yang melibatkan perusahaan publik diperhitungkan dengan matang, dan dengan pertimbangan panjang. Ia khawatir ada pihak-pihak yang ambil untung dengan turunnya harga saham PGN.

Sebelumnya, Dahlan mengatakan ada dua opsi untuk mengakhiri keruwetan bisnis yang terjadi antara PT Pertagas dengan PGN. Kedua opsi akan berujung pada akuisisi oleh Pertamina.

"Opsi satu dengan dua tahap. Tahap awal, Pertagas dibeli PGN, kemudian PGN dibeli Pertamina. Opsi kedua, sekaligus, kalau ujungnya dibeli Pertamina kenapa tidak sekaligus. Kalau satu tahap, langsung saja Pertamina membeli PGN," kata Dahlan di kantornya, Kamis lalu.

Dahlan menegaskan PGN tetap eksis dan memiliki otonomi sendiri, meski jadi bagian dari Pertamina. Hal itu lantaran akan ada perjanjian dengan shareholder PGN. Dahlan menambahkan, dengan akuisisi ini masalah open access terselesaikan dengan sendirinya.

Adapun opsi yang bakal diambil menunggu kajian yang dilakukan PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa. Dahlan memastikan, ide ini adalah untuk kejayaan negara dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk rakyat di bidang gas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com