"Problem KPU itu tidak punya gudang, tidak punya kantor. Dari 497 kabupaten/kota, yang punya gudang berapa? Tidak ada 1 persen. Jangankan gudang, kantor tidak punya. Masih sewa," kata Kepala Biro Logistik KPU Boradi, di Kantor KPU, Selasa (7/1/2014).
Dia mengatakan, masalah masih ditambah lagi dengan tidak adanya anggaran penyewaan gudang. Akibatnya, ia mencontohkan, pemilik gudang penyimpanan logistik pemilu KPU Jayapura, Papua, menjual logistik. Pasalnya, KPU Jayapura tidak membayar biaya sewa selama satu tahun.
"Itu KPU Jayapura belum membayar sewa gudang setahun. Jadi sama pemilik gudang dijual," kata Boradi.
KPU kembali menerima laporan hilangnya logistik pemilu di Jayapura dan Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah hal yang sama terjadi di Medan, Sumatera Utara. KPU Medan mengungkapkan, 8.000 unit kotak suara dan 9.000 unit bilik suara yang disimpan di gudang raib. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kehilangan tersebut dengan berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota setempat.