Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

The Economist: Jokowi Sosok Tepat untuk Bangkitkan Indonesia

Kompas.com - 29/12/2013, 13:55 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis


SINGAPURA, KOMPAS.com - Majalah ternama The Economist memberikan prediksi dan gambaran politik dan ekonomi dunia tahun 2014. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo digadang-gadang sebagai sosok yang akan memimpin Indonesia tahun depan.

The Economist menuliskan Joko Widodo sebagai front-runner. Ia dikatakan mungkin akan mendeklarasikan pencapresannya pada Mei 2014. Jokowi diyakini dapat membangkitkan kembali Indonesia sekaligus mengejar target yang gagal dicapai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

The Economist menjelaskan rekam jejaknya yang sukses sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Ia disebut memiliki kepemimpinan yang tegas, kebijakan inovatif, dan transparansi pemerintahan. Jokowi juga dinilai mewakili generasi kepemimpinan yang baru, tidak terikat dengan Orde Baru, militer, maupun dinasti politik.

Berusia relatif muda (52 tahun), pencinta musik metal ini juga sangat populer di kalangan generasi muda yang mewakili 106 dari 180 juta pemilih. Pertanyaan besar adalah apakah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat dibujuk untuk mengizinkan pencapresan Jokowi. Jika jawabannya iya, akan menjadi kejutan jika Joko Widodo tidak disumpah sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.

Kritik Pemerintahan SBY

Perekonomian Indonesia menikmati stabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membawa Indonesia melewati krisis ekonomi global 2008. Angka pertumbuhan GDP stabil di atas 6 persen. Ekonomi bergairah didorong permintaan yang tinggi akan minyak, batubara, mineral dari China dan India.

Namun, semua berubah di tahun 2013. Nilai kurs Rupiah terperosok hingga Rp 12.000 per dollar AS. Indeks saham Bursa Efek Jakarta anjlok drastis. Inflasi meroket ditambah dengan defisit anggaran. Target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen yang dicanangkan hampir pasti tidak akan terpenuhi.

The Economist menguraikan, hal yang paling disesalkan dari pemerintahan SBY adalah kegagalan mengatasi persoalan klasik mendasar. Infrastruktur tetap bermasalah. Korupsi merajalela di mana-mana. Mentalitas birokrat yang suka bermalas-malasan tidak kunjung berubah. Tidak ketinggalan, desentralisasi yang semrawut di daerah. Investor cemas ekonomi Indonesia akan kesulitan bangkit kembali.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com