Kini, Desa Bisa Punya Badan Usaha Sendiri

"Badan usaha milik desa ini didirikan atas kesepakatan dan musyawarah desa. Desa bisa menentukan jenis usahanya apakah di bidang pertanian, perikanan, termasuk juga pariwisata," ujar Budiman di Kompleks Parlemen, Rabu (18/12/2013).

Aturan tentang badan usaha milik desa itu ada pada Bab X pasal 87 hingga pasal 90. Di dalam pasal 89, Hasil dari BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sementara itu, sumber pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pemerintah mendorong BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Budiman menjelaskan UU Desa ini akan menjadi titik balik pembangunan di desa. Indonesia, lanjutnya, memiliki 72.994 desa. Selama ini pembangunan selalu mengarah kepada warga miskin di perkotaan. Padahal, masalah utama Indonesia ada di pedesaan. Dengan undang-undang Desa, sebut Budiman, anggaran yang dialokasikan untuk desa lebih besar.

"Jika sebelumnya pembangunan desa hanya mengandalkan PNPM dengan anggaran yang hanya Rp 11 triliun. Maka UU Desa, akan memperkuat keberadaan PNPM itu dengan alokasi dana yang lebih besar, dan coverage wilayah yang bisa lebih luas," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Seperti diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan RUU tentang Desa hari ini. Pembahasan RUU ini sangat a lot dan dimulai sejak tujuh tahun lalu. Selain masalah BUM Desa, RUU tentang Desa juga mengatur masalah gaji bagi perangkat desa yang selama ini hanya mengandalkan tanah bengkok pemberian masyarakat.