Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reaksi Istana soal Keterlibatan Sepupu SBY dalam Kasus Hambalang

Kompas.com - 15/12/2013, 08:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Widodo Wisnu Sayoko, disebut Bu Pur (saksi kasus Hambalang), sebagai sepupu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membantu kontrak tahun jamak proyek Hambalang. Pihak Istana menolak mengomentari hal tersebut. 

"Biarkan saja pengadilan yang putuskan dan proses itu," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, saat ditanya soal sosok Widodo saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (15/12/2013).

Tak puas dengan jawaban Julian, wartawan kembali mencecar soal kebenaran sosok Widodo yang disebut sebagai sepupu SBY. Julian mengaku bingung dan berkilah, terlalu banyak pertanyaan yang ditujukan kepadanya meski semua wartawan fokus bertanya soal Widodo.

Setelah ditanya berkali-kali, Julian tetap tak mau menjawab lugas. Dia memilih menyerahkan kasus Hambalang ini pada proses hukum yang sedang berjalan.

"Jadi kami ikuti saja. Kami hormati apa yang berjalan, sebagaimana yang memang harus dilakukan pengadilan. Saya tidak perlu komentari. Cari isu substansial-lah, hal-hal kayak begitu masak ditanyakan ke saya," ujar Julian menyudahi wawancara.

Sepupu SBY

Sylvia Sholeha alias Bu Pur mengatakan, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Deddy Kusdinar mengenal seseorang bernama Widodo Wisnu Sayoko. Menurutnya, Widodo adalah sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Widodo siapa?" tanya Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (10/12/2013).

"Sepupunya Bapak," jawab Bu Pur.

"Bapak siapa?" tanya hakim lagi.

"Pak SBY," jawab Bu Pur.

Dalam kasus ini, Widodo disebut ikut membantu pengurusan kontrak proyek Hambalang menjadi tahun jamak (multiyears) sebesar Rp 2,5 triliun. Widodo, saat bersaksi di sidang Hambalang, mengaku pernah mengikuti rapat bersama pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kementerian Keuangan. Namun, Widodo mengaku hanya datang karena diajak atasannya, Arif Gunawan alias Arif Gundul, dan membantah ikut pembahasan anggaran proyek Hambalang.

Widodo mengaku mengenal Bu Pur. Dia mengatakan tak pernah membahas proyek Hambalang dengan Bu Pur. Selain itu, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Bu Pur, Widodo disebut pernah meminta tolong untuk dihubungkan dengan Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat Jenderal (Pol) Sutarman.

"Bunda, ini saya mau minta tolong, ada orang Kemenpora ingin minta bantuan bahwa ada ancaman berupa selembar kertas dari LSM. Bisa enggak minta tolong Kapolda Metro," kata Bu Pur, menirukan ucapan Widodo yang tercantum dalam BAP tersebut.

Bu Pur, menurut mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri (anak perusahaan Permai Group) Mindo Rosalina Manulang, juga menginginkan proyek Hambalang. Hal itu diketahuinya dari Sekretaris Menpora Wafid Muharam.

Perusahaan Nazaruddin akhirnya tergeser dari proyek itu karena Bu Pur sudah lebih dulu mendapatkan proyek khusus untuk pengadaan peralatan Hambalang. Dalam persidangan ini, Bu Pur membantah ikut mengurus proyek Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com