Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diminta Tutup Potensi Kekacauan Pemilu 2014, Jangan Sesumbar di Media

Kompas.com - 12/12/2013, 18:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil langkah dalam mengatasi kerawanan potensi kekacauan pada Pemilu 2014. Presiden tidak perlu sibuk mengumbar ke media massa soal potensi tersebut.

“Lebih baik dia menutup potensi kerawanan itu daripada bicara politis seperti ini dan membuat kita menduga-duga,” ujar Mahfudz saat dihubungi, Kamis (12/12/2013).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun mengatakan, permintaan Presiden agar partai politik menahan diri justru terkesan sebagai sebuah tudingan tak beralasan. Menurutnya, partai politik selama ini justru bersikap kritis terhadap para penyelenggara pemilu.

“Kami justru ingin agar pemilu berjalan lancar, aman, dan demokratis. Aneh juga kalau potensi kerawanan ini diarahkan ke partai politik. Kalau pemilu tidak berjalan lancar, yang rugi parpol sendiri,” kata Mahfudz.

Ia menjelaskan, pemerintah sebaiknya mencermati soal kerawanan kecurangan pemilu yang bisa terjadi pada pendistribusian logistik pemilu. Mahfudz menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan anggaran untuk pengamanan pendistribusian logistik pemilu. Akhirnya, proses pengamanan pun menggunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akan tetapi, dana Rp 100 miliar yang disiapkan untuk TNI terkait pendistribusian logistik ini ternyata belum disetujui Kementerian Keuangan.

“Sekarang potensi kerawanan ini harus segera ditutup, jangan melemparkan dugaan, termasuk ke parpol,” imbuhnya.

Gangguan Pemilu 2014

Presiden menyebut ada elemen-elemen tertentu yang merancang gerakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014. Presiden mengatakan telah menerima laporan dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Saya dapat laporan dari Kapolri, ada elemen-elemen yang merancang gangguan keamanan dan ketertiban di tempat-tempat tertentu. Sudah diikuti dan Insya Allah bisa dicegah. Ini mungkin seolah-olah berkaitan dengan pemilu, padahal tidak," kata Presiden saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (12/12/2013), Jakarta, sebelum melakukan kunjungan kerja ke Jepang.

Presiden menilai wajar menghangatnya situasi politik menjelang Pemilu 2014. Namun, Presiden menyerukan kepada para elite parpol dan seluruh politisi untuk tetap menahan diri selama kampanye. "Ada batas kepatutan dalam kampanye pemilu agar rakyat tidak jadi korban. Saya senang selama ini kolega-kolega saya para elite dan politisi pada saatnya mampu menjaga keteduhan pelaksanaan kampanye," kata Presiden.

"Namun, tidak mustahil ada pihak-pihak tertentu dengan motif tertentu yang tidak baik. Solusinya, di samping masyarakat luas tetap waspada, jajaran pemerintah, terutama aparat keamanan dan penegak hukum, harus berkerja ekstra. Boleh politiknya menghangat, tapi keamanan ketertiban masyarakat dapat kita jaga," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com