KPK Cegah Wali Kota Palembang, Bupati Empat Lawang, dan Istri Keduanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Wali Kota Palembang Romi Herton dan Bupati Empat Lawang Budi Antoni. Pencegahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Selain meminta pencegahan keduanya, lembaga antikorupsi itu mengajukan permohonan cegah atas nama Masyito yang merupakan istri Romi, dan Suzana Budi Antoni, istri Budi Antoni.

“Keempatnya dicegah berdasarkan SKEP KPK No. KEP-885/01/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi untuk mempengaruhi putusan perkara di MK dengam tersangka Aki Mochtar,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (11/12/2013).

Pencegahan ini berlaku selama enam bulan terhitung sejak hari ini. Adapun Romi, Budi dan istri keduanya merupakan saksi dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara MK yang menjerat Akil. Keempatnya pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Seusai diperiksa KPK pada 8 November 2013, Romi menegaskan bahwa bukti transfer uang Rp 500 juta yang ditemukan penyidik KPK dalam penggeledahan di rumah pribadinya beberapa waktu lalu merupakan bukti transfer uang yang disetorkan istrinya ke rekening istrinya sendiri. Menurut Romi, uang Rp 500 juta tersebut tidak ada kaitannya dengan Akil.

Sementara Budi seusai diperiksa pada 1 November lalu mengatakan bahwa dia diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar fakta persidangan sengketa pilkada Empat Lawang di MK.

Sebelumnya tim penyidik KPK menggeledah kantor dan rumah pribadi Romi di Palembang. KPK juga menggeledah kantor dan rumah pribadi Budi Antoni, terkait kasus yang sama. Dari penggeledahan di rumah Romi, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen, tiga ponsel, dan bukti transfer uang Rp 500 juta. Ada dugaan Akil juga menerima pemberian hadiah terkait dengan sengketa pilkada di dua daerah tersebut yang pernah bergulir di MK.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka untuk tiga kasus sekaligus. Selain disangka menerima suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, Akil diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait perkara lain yang ditanganinya di MK. Mantan politikus Partai Golkar itu juga dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.