Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Pemberitaan Keluarga Cikeas, Dipo Pertimbangkan Proses Hukum 2 Stasiun TV

Kompas.com - 05/12/2013, 09:25 WIB
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman

Penulis


SUMENEP, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terkait pemberitaan dua stasiun telesisi swasta yang dinilai terus menerus menyoroti lingkaran Istana dan Cikeas. Pemberitaan itu menyangkut kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Saya heran karena keluarga Cikeas menjadi sorotan dua televisi setelah munculnya nama 'Bu Pur' sebagai Kepala Rumah Tangga di Cikeas," kata Dipo, di Sumenep, Rabu (4/12/2013).

Sebelumnya, mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri (anak perusahaan Permai Group), Mindo Rosalina Manulang, mengatakan, Sylvia Sholeha yang akrab disapa Bu Pur adalah salah satu pihak yang menginginkan proyek Hambalang. Menurut Rosa, Bu Pur adalah Kepala Rumah Tangga Cikeas. Rosa mengetahui hal itu dari mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram.

Selain Rosa, saksi Widodo Wisnu Sayoko, mengatakan bahwa Wafid pernah bersurat ke Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Wafid kemudian menanyakan kepada Widodo melalui pesan singkat, apakah ia memiliki akses ke Sekretariat Negara (Setneg). Namun, Widodo mengaku tak tahu maksud Wafid.

Dipo mengatakan, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi juga akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

"Negara ini negara hukum, jadi kami akan hitung-hitung untuk memproses dua media itu," kata  Dipo.

Jika pemberitaan terkait keluarga Cikeas masih dalam batas kewajaran dan berimbang, Dipo mengatakan, masih bisa ditolerir.

Bukan lingkaran Cikeas

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan mengaku mengetahui sosok Sylvia Sholeha atau akrab disapa Bu Pur. Namun, ia tidak mengenal dekat. Syarief mengaku hanya kenal Purnomo, suami Bu Pur.

"Saya enggak kenal (Bu Pur), hanya sepintas pada saat silaturahim karyawan," kata Syarief di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Syarief mengatakan, Purnomo adalah stafnya di Kementerian Koperasi dan UKM sejak 2009. Ia menjelaskan, Purnomo merupakan pensiunan polisi yang memiliki pengalaman di bidang koperasi ketika bertugas di kepolisian.

"Dia sekarang di Bidang Monitoring Tata Koperasi," katanya.

Sepengetahuan Syarief, Bu Pur bukan "Kepala Rumah Tangga" Cikeas.

"Setahu saya dia itu bukan siapa-siapa. Dia bukan Kepala Rumah Tangga Cikeas. Kalau dibilang lingkaran Cikeas, orang yang tinggal di sekitar Cikeas juga lingkaran Cikeas," katanya.

Baca juga:
Bu Pur dari Cikeas Disebut Juga Inginkan Proyek Hambalang


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com