Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/12/2013, 14:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Nama mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono, kembali disebut-sebut dalam pusaran kasus dana talangan Bank Century. Beberapa waktu lalu, Boediono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah fraksi di DPR pun mewacanakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dimiliki DPR untuk meminta pertanggungjawaban Boediono.

Menjelang Pemilu 2014, mungkinkah KPK tidak menahan diri untuk menyeret nama besar di balik Century?

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menilai, secara politik, kasus Century masih bisa ditahan. Para elite, katanya, bisa saja sepakat untuk menutup buku karena sibuk persiapan Pemilu 2014. Hiruk pikuk politik dengan menggulirkan wacana HMP terhadap Boediono pun dianggap tak akan terealisasi pada 2014.

Meski secara politis kasus Century bisa diredam, Dradjad melihat KPK tak bisa berdiam diri. Secara hukum, kasus Century sudah mulai terungkap satu per satu.

"Siapa pun yang duduk di KPK pasti akan punya utang dan tuntutan ke sini. Elite partai bisa saja tutup buku, tapi buku ini sudah terbuka sangat lebar, sangat sulit menutup bukunya kembali," ujar Dradjad saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Selasa (3/12/2013).

Ia melihat tekanan politik hanya akan dilakukan oleh anggota-anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century.

"Tapi, tidak sampai ke atas. Melihat kasus ini, memang seperti buang-buang uang. Timwas pun hanya dijadikan sarana untuk mengeluarkan dokumen-dokumen terkait Century satu per satu secara legal, tekanan hanya datang dari situ, bukan elite," kata Dradjad.

Pada bulan Juli 2013 lalu, KPK menargetkan kasus Century bisa selesai pada tahun 2013. Namun, hal ini dianggap sangat mustahil terjadi mengingat waktu KPK tidak sampai 1 bulan, sementara tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini baru Budi Mulya.

Budi Mulya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perbuatan itu diduga dilakukan Budi saat masih menjadi deputi bidang IV pengelolaan devisa Bank Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com