Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan KPK, Komisi III Tidak Kuorum

Kompas.com - 02/12/2013, 12:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terpaksa ditunda selama 5 menit, Senin (2/12/2013). Hal ini menyusul sedikitnya anggota DPR yang hadir.

Padahal, Komisi III DPR sempat mengkritik batalnya KPK menghadiri rapat pekan lalu.

"Total hanya ada 19 anggota yang hadir. Masih belum kuorum. Kami minta tanggapannya dari Ketua KPK bagaimana?" ujar Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy saat memimpin rapat.

Ketua KPK Abraham Samad yang hadir bersama dua wakilnya, Adnan Pandu Praja dan Busyro Muqoddas pun menyapa anggota DPR dan puluhan wartawan yang hadir. Aksi boikot media di KPK yang dilakukan pekan lalu tak luput dari bahan sindiran Abraham.

"Terima kasih kepada rekan pers untuk masih setia bersama KPK. Semoga tidak ada aksi boikot lagi," ucap Abraham tersenyum sambil menoleh ke arah media.

Setelah itu, Abraham menanyakan apakah rapat ini bisa dilanjutkan meski tidak kuorum. Tjatur mengatakan rapat sebenarnya bisa dilakukan namun tidak bisa menghasilkan keputusan. Komisi III akhirnya memutuskan menunda rapat selama 5 menit.

Setelah 5 menit berlalu, ternyata anggota DPR masih juga belum bertambah. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding mengatakan, berdasarkan tata tertib DPR, jika setelah sidang diskors namun kuorum tetap tak terpenuhi, maka rapat tetap dilanjutkan.

Rapat kembali dilanjutkan dengan pemaparan KPK. Hari ini, Komisi III DPR akan meminta pertanggungjawaban KPK tentang realisasi anggaran 2013 dan hambatan serta tantangan yang dihadapi KPK selama satu tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com