Misbakhun: Boediono Berbohong!

JAKARTA, KOMPAS.com — Inisiator hak angket Bank Century, Muhammad Misbakhun, menyebut Wakil Presiden Boediono telah berbohong dalam pernyataan pers yang disampaikannya seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu (23/11/2013). Tudingan Misbakhun itu berdasarkan surat yang dibuat pemegang saham Bank Century, Robert Tantular, pada 21 November 2008.

"Dokumen itu dianggap tidak ada oleh Boediono," ujar Misbakhun dalam jumpa pers di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Di dalam surat tanggal 21 November 2008, Robert menyatakan kesanggupan menyetor 20 persen dari perkiraan biaya penanganan yang akan dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Misbakhun, kesediaan Robert ini juga telah disetujui oleh LPS.

Dengan adanya kesediaan pemegang saham, Misbakhun menuturkan, kebijakan yang diambil sebenarnya pengucuran dana bail out, bukan pengambilalihan seperti yang disebutkan Boediono.

"Perlu digariskan kenapa upaya bail out berubah menjadi pengambilalihan tanpa melibatkan pemegang saham lama," kata Misbakhun.

Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjadi calon anggota legislatif Partai Golkar ini lalu mengkritik dana bantuan yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

"Pak Boediono bilang ini menjadi tanggung jawab LPS? Kenapa jadi tanggung jawab LPS? Ini membingungkan kami semua," katanya.

Menurut Misbakhun, tanpa merinci, penjelasan Boediono dalam jumpa pers banyak yang berbeda dengan keterangannya saat dipanggil Panitia Khusus Century. Untuk itu, Misbakhun mengusulkan agar Tim Pengawas Bank Century kembali memanggil Boediono untuk mengonfirmasi jawaban mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Seperti diberitakan, Boediono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Keterangan yang diminta penyidik KPK kepada Boediono fokus pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pertanyaan seputar krisis merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak melihat ada krisis.

Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Saat itu Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.

Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.

Menurut Boediono, jawaban dari pembengkakan dana talangan itu menjadi tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya. Setelah Bank Century diambil alih LPS dan mandatnya diserahkan kepada Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), LPS menjadi pemilik sekaligus pengawas Bank Century. Oleh karena itu, Boediono yakin pertanyaan mengenai pembengkakan dana talangan dapat dikonformasi kepada LPS.