Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas: Kabar Pemeriksaan Boediono Mengundang Tanda Tanya

Kompas.com - 23/11/2013, 14:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim pengawas kasus Bank Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mempertanyakan pemeriksaan Wakil Presiden Boediono, Sabtu (23/11/2013). Menurut Bambang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap diskriminatif dengan memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden, bukan di KPK.

"Pemeriksaan Boediono oleh KPK di Istana Wapres hari ini menimbulkan tanda tanya dan diskriminasi sehingga semakin menguatkan kesan publik bahwa KPK mengistimewakan Boediono," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Bambang mengingatkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Dengan demikian, pemeriksaan Boediono seharusnya tetap dilakukan di kantor KPK. Bambang mengatakan, pemeriksaan Boediono ini harus segera dituntaskan tanpa harus ditutupi. Anggota Komisi III DPR itu berpendapat, Boediono tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai Gubernur Bank Indonesia saat mencairkan dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century.

"Sudah sepatutnya pemeriksaan terhadap Boediono lebih diintensifkan dan segera dituntaskan agar tidak menyandera KPK dan pemerintahannya yang sebentar lagi akan berakhir," ucap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang berharap agar kasus ini bisa tutup buku sebelum masa kerja DPR periode ini berakhir.

"Agar tidak menjadi beban dan menjadi persoalan politik baru pada pemerintahan yang akan datang," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa hari ini penyidik KPK akan memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Di sekitar Kantor Wakil Presiden, ada belasan awak media yang menunggu kedatangan tim penyidik KPK. Sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan oleh KPK tersebut.

Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menyampaikan, Boediono akan menggelar jumpa pers pada hari ini pukul 19.00 di kantornya. Boediono telah hadir di kantornya sejak sekitar pukul 09.50 pagi tadi. Boediono pernah satu kali diperiksa oleh penyidik KPK, yakni pada akhir April 2010.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi penyidik kepada Boediono. Hal tersebut dalam konteks yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) saat keputusan pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com