Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono Disebut Pelaku Utama Penetapan FPJP Century

Kompas.com - 20/11/2013, 15:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai bahwa Wakil Presiden Boediono yang ketika itu merupakan Gubernur Bank Indonesia adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century. Pemberian FPJP kepada Bank Century itu kini disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ketika diserahkan dalam rangka FPJP, maka pengambilan kebijakan itu adalah gubernur BI, karena gubernur BI mengubah dua. Pertama, dia mengubah PBI (peraturan BI), yang kedua, kemudian berdasarkan PBI itu, dia memberikan FPJP,” kata Ichsanuddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Pada hari ini, KPK memeriksanya sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi penetapan kebijakan FPJP Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut Ichsanuddin, sedianya Boediono dianggap bersama-sama mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian FPJP kepada Bank Century. Adapun Budi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

“Tapi kemudian ketika dinyatakan sebagai ditalangi dengan bailout Rp 6,7 triliun, gubernur BI bukan pelaku utama, dia cuma turut serta melakukan. Di FPJP dia pelaku utama, bersama dengan BM (Budi Mulya), begitu terseretnya Boediono dan Budi Mulya,” lanjut Ichsanuddin.

Dia juga menilai bahwa permasalahan utama dalam kasus Century adalah bagaimana BI menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Ichsanuddin mengatakan, BI yang memegang posisi kunci dalam hal ini. Menurutnya, penyelamatan Bank Century telah melanggar prosedur dan prinsip kehati-hatian.

“Ketika BI menyatakan ini gagal, ini berdampak sistemik, basisnya apa? Kemudian kenapa berubah-ubah surat berharga dari dikatakan lancar hanya dalam hitungan tiga hari dikatakan macet, itu artinya tidak ada cut off, berubah-ubah. Ketiga yang paling menarik adalah ketiadaan neraca harian yang merujuk pada kondisi membaik dan memburuk, kemudian perubahan surat berharga dari lancar menjadi macet, ketiga yang paling menarik adalah bagaimana perubahan CAR tadi yang harusnya dipenuhi kaya gitu, lalu berubah terus menerus sampai dengan hitungan di Februari 2009,” tuturnya.

Dia juga menilai jika ada motif-motif tertentu yang mendasari penyelamatan Bank Centry. Mengenai motif penyelamatannya dan apa kepentingan yang melatarbelakangi pemberian FPJP kepada Bank Century, Ichsanuddin menilai KPK yang harus mengungkap hal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com