Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kerja Sama Indonesia-Australia yang Dihentikan

Kompas.com - 20/11/2013, 15:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada jajaran pemerintah untuk menghentikan sementara beberapa kerja sama dengan Australia. Langkah itu dilakukan sampai ada penjelasan dan sikap resmi dari Australia. Apa saja kerja sama tersebut?

Presiden meminta agar kerja sama dalam pertukaran informasi dan intelijen dihentikan sementara. Kepala Negara juga meminta penghentian sementara kerja sama operasi militer bersama untuk mengatasi penyelundupan manusia ke Australia.

Selain itu, Presiden meminta TNI menghentikan sementara latihan bersama tentara kedua negara di semua kesatuan. Hal itu dikatakan Presiden SBY saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

"Ini saya minta dihentikan dulu sampai semua jelas. Tidak mungkin kita melanjutkan semua itu kalau kita tidak yakin tidak ada penyadapan terhadap tentara Indonesia, terhadap kita yang bersama-sama justru mengemban tugas untuk kepentingan kedua negara. Saya kira jelas dan ini sangat logis," kata SBY.

Selain menghentikan sementara sejumlah kerja sama, Presiden SBY juga meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan. Kepala Negara akan mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott malam ini.

Jika ingin kerja sama dilanjutkan, tambah Presiden, perlu ada semacam protokol untuk mengatur kerja sama di berbagai bidang. Protokol itu sifatnya mengikat dan mesti dijalankan.

"Saya masih berharap, saya yakin Australia juga berharap, kita masih bisa menjalin hubungan dan kerja sama yang baik setelah kita atasi masalah ini. Australia saya ketahui menghormati kedaulatan Indonesia dan mengakui keutuhan negara kita. Ini modal penting. Saya berharap selesaikan dulu dan kemudian dengan me-review, kita buat aturan baru, perjanjian baru," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com