Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Uang Rp 1 Miliar Bukan Milik PPI

Kompas.com - 13/11/2013, 21:59 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini bahwa uang Rp 1 miliar yang ditemukan di kediaman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum merupakan milik pribadi, bukan milik organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). KPK menduga uang itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana Hambalang sehingga disita dalam penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (13/11/2013).

“Ada uang Rp 1 miliar yang ditemukan di lemari di dalam tas, terletak di rumah pribadi, di lantai dua, di kamar pribadi, lemari pribadi, dan saya kira juga di dalam tas yang milik pribadi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu (13/11/2013) di Jakarta.

Johan membantah klaim pihak PPI yang menyatakan bahwa Rp 1 miliar tersebut merupakan uang kas PPI yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan ormas itu di sejumlah daerah. Menurut Johan, uang Rp 1 miliar itu ditemukan dalam penggeledahan di rumah atas nama istri Anas, Athiyyah Laila, yang beralamat di Jalan Selat Makassar, Perkav AL, Blok C9, Nomor 22, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan Hambalang dengan tersangka Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Total ada empat rumah Anas yang digeledah KPK terkait penyidikan kasus itu. Selain satu rumah di Jalan Selat Makassar, KPK juga menggeledah satu rumah lain dengan alamat yang sama; sebuah rumah di Jalan Teluk Semangka Blok C9 Kavling Nomor 1, Duren Sawit, Jakarta Timur; dan rumah di Jalan Teluk Langsa Raya C4 Nomor 7, Jakarta Timur.

Dalam penggeledahan tersebut, menurut Johan, KPK juga menyita sejumlah dokumen yang di antaranya berupa paspor milik Athiyyah, kartu nama Presiden PT AA Pialang Asuransi Wasit Suadi, kartu nama Direktur PT Adhi Karya Bambang Tru, kartu nama pegawai PT Pembangunan Perumahan Ketut Darmawan, dan dokumen terkait proses pembangunan sarana prasarana Hambalang.

Selain itu, KPK menyita lima ponsel yang empat di antaranya berupa BlackBerry. “Ada ponsel yang punya Anas,” tambah Johan.

Dia juga membenarkan bahwa penyidik KPK ikut mengamankan buku tahlil bergambar wajah Anas yang dibuat sekitar 2009. Selain itu, menurut Johan, penyidik KPK mengamankan surat yang katanya dikirimkan oleh pegawai KPK. Isi surat tersebut di antaranya menyebutkan aliran dana ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Pemilu 2009.

Menurut surat itu, aliaran dana ke Yudhoyono ini diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam berita acara pemeriksaan yang dimiliki KPK. “Akan diklarifikasi benar tidaknya surat ini, nanti diserahkan kepada pengawas internal, sudah dihubungi, nomor teleponnya mati, tidak bisa dikontak, namanya tidak ada, hanya nomor telepon saja,” tutur Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com