Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Sutan Bilang Banyak Istri Suka Korupsi, Banyak yang Tersinggung

Kompas.com - 12/11/2013, 13:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dimyati Natakusumah menilai pernyataan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana tentang koruptor yang punya banyak istri telah menyinggung banyak pihak. Hal ini karena tolok ukur seorang menjadi koruptor bukan dilihat dari jumlah istrinya.

"Sutan nggak boleh ngomong begitu. Itu sama saja dengan SARA. Nanti banyak yang tersinggung, apalagi para ulama yang punya banyak istri, tapi nggak korupsi," ujar Dimyati saat dihubungi Selasa (12/11/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua Badan Legislasi Dimyati Natakusumah

Anggota Komisi III DPR itu meminta agar Sutan mendalami ajaran agama kembali. Berdasarkan Islam, lanjut Dimyati, poligami diperkenankan dengan sejumlah syarat. Salah satunya adalah bisa bersikap adil kepada para istrinya. Dimyati menduga yang dimaksud Sutan adalah perempuan simpanan. Jika itu yang dimaksud, Dimyati menilai bisa saja ucapan Sutan benar.

"Kalau simpanan bisa jadi (korupsi), tapi kan nggak ada yang tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Sutan Bhatoegana berseloroh soal faktor penyebab seorang pejabat publik melakukan korupsi. Sutan menuding pejabat yang memiliki istri banyak bisa jadi korupsi. Hal ini karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pejabat lebih besar dibandingkan pejabat yang hanya memiliki satu istri.

"Kebutuhan lebih besar daripada pendapatan, salah satunya banyak istri. Indikatornya demikian," katanya.

Meski begitu, Sutan mengaku tak mempersoalkan jika seorang pejabat publik berpoligami. Menurut Sutan, hal itu merupakan hak setiap orang untuk bisa beristri lebih dari satu orang. Namun, ia menyayangkan sikap para pejabat berpoligami yang pada akhirnya harus melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup.

"Tidak dilarang kan punya istri lebih dari satu. Yang tidak boleh itu adalah melebihi porsinya. Gaji bisa untuk satu istri, bikin empat, ya meninggal. Itu lho maksud saya sehingga berkreasi terus dia untuk mendapatkan uang lebih," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com