Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan Bhatoegana: Banyak Istri, Banyak Korupsi

Kompas.com - 11/11/2013, 19:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu faktor penyebab seorang pejabat publik melakukan korupsi terkait besarnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pejabat tersebut. Pengeluaran semakin besar apabila pejabat tersebut memiliki istri lebih dari satu orang.

Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, ketika dijumpai di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Senin (11/11/2013). Sutan menambahkan, tak hanya jumlah istri, gaya hidup pejabat disinyalir juga menjadi penyebabnya.

"Kebutuhan lebih besar daripada pendapatan, salah satunya banyak istri. Indikatornya demikian," katanya.

Pernyataan Sutan tersebut seolah ingin menyentil rekan sesama politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. Mantan Presiden PKS itu saat ini tengah menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Luthfi dikabarkan memiliki tiga istri. Mereka adalah Sutiana Astika yang dinikahi pada Januari 1984, Lusi Tiarani yang dinikahi pada September 2000, dan Darin Mumtazah yang dinikahi pada Juni 2012.

Meski begitu, Sutan mengaku tak mempersoalkan jika seorang pejabat publik berpoligami. Menurut Sutan, hal itu merupakan hak setiap orang untuk bisa beristri lebih dari satu orang. Namun, ia menyayangkan sikap para pejabat berpoligami yang pada akhirnya harus melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup.

"Tidak dilarang kan punya istri lebih dari satu. Yang tidak boleh itu adalah melebihi porsinya. Gaji bisa untuk satu istri, bikin empat, ya meninggal. Itu lho maksud saya, sehingga berkreasi terus dia untuk mendapatkan uang lebih," tegasnya.

Sementara itu, ketika ditanya apakah Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung perlu memeriksa para pejabat yang berpoligami untuk mencari adanya indikasi korupsi yang mereka lakukan, Sutan mengatakan tak perlu. Pasalnya, menurut Sutan, persoalan poligami hanyalah salah satu indikator yang menyebabkan pejabat melakukan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com