Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Simatupang, Jenderal Intelek dan Teguh Pendirian

Kompas.com - 09/11/2013, 17:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dimulai dari keinginannnya mematahkan mitos yang ditanamkan oleh gurunya saat bersekolah di AMS Jakarta, TB Simatupang pun bertekad bulat untuk mewujudkan negara Indonesia dan militer yang bersatu.

Sang guru, seorang keturunan Belanda, menanamkan kepada Simatupang dan siswa pribumi lain bahwa Indonesia tidak mungkin bersatu dan memiliki angkatan perang untuk merdeka.

Kisahnya ia abadikan dalam tulisan "Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos: Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas Bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa dan Negara" yang diterbitkan bersama oleh harian umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan, di Jakarta, tahun 1991.

TB Simatupang menyelesaikan pendidikan di HIS Simatupang dan kemudian melanjutkan pendidikan MULO ke Tarutung, hingga tamat 1937. Tak hanya sampai di situ, putra daerah tersebut itu mengejar cita-citanya dengan melanjutkan pendidikan di AMS Jakarta dan tamat tahun 1940.

Ia juga menjadi salah satu pribumi yang mencicipi pendididikan kemiliteran Belanda, Koninklije Militaire Academie (KMA), di Bandung, hingga tahun 1942, sebuah pendidikan kemiliteran yang ia butuhkan untuk mewujudkan militer Indonesia yang lebih baik.

TB Simatupang ikut bergerilya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia menjadi penasihat militer delegasi RI dalam perundingan-perundingan yang menghasilkan Perjanjian Renville.

Ia aktif dalam perundingan lanjutannya di Kaliurang, 24 kilometer di utara Yogya, serta menjadi salah satu perwira yang hadir dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda.

Lelaki kelahiran Sidikalang, Sumatera Utara, 28 Januari 1920, itu telah menjadi Letnan Jenderal pada usia 30 tahun saat menjabat Kepala Staf Angkatan Perang pada 1950 - 1954.

Ia memilih pensiun dini dari militer dengan jabatan terakhir Penasihat Militer Departemen Pertahanan dan berpangkat Letnan Jenderal pada usia 39 tahun, setelah merasa tidak dapat lagi bekerja sama dengan Presiden Soekarno. Hal itu dituliskannya dalam bukunya "Iman Kristen dan Pancasila" terbitan BPK Gunung Mulia tahun 1984.

TB Simatupang kemudian melayani gereja. Ia pun pernah menjadi ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Dewan Gereja-gereja se-Asia dan Ketua Dewan Gereja-gereja sedunia.

Jenderal itu mengabadikan pengalamannya dan pengetahuannya melalui tulisan yang tersebar baik dalam bentuk buku maupun artikel dan pidato, hingga maut menjemputnya pada 1 Januari 1990.

Karya-karyanya di antaranya, Soal-soal Politik Militer di Indonesia (1956), Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit selama Perang Kemerdekaan (1960), Tugas Kristen dalam Revolusi (1967), Capita Selecta Masalah Hankam (1967), Pengetahuan Militer Umum (1968), Pengantar Ilmu Perang di Indonesia (1969), Dari Revolusi ke Pembangunan (1987), dan Peranan Angkatan Perang dalam Negara Pancasila yang Membangun (1980).

Atas jasa-jasanya tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bersama Dr Radjiman Wedyodiningrat dan Lambertus Nicodemus Palar yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Kini, nama TB SImatupang tak hanya diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta, tetapi juga sebagai pahlawan nasional, sejajar dengan dwitunggal proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com