Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pusing Urus DPT, Mendagri Tak Perhatikan Pencetakan E-KTP

Kompas.com - 08/11/2013, 23:04 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak dapat selesai sesuai target awal pada bulan Oktober 2013. Proyek diperpanjang hingga Desember 2013. Atas kemoloran program itu, Kementerian Dalam Negeri menyalahkan tahapan pemutakhiran data pemilih hingga menjadi daftar pemilih tetap (DPT) nasional untuk Pemilu 2014.

"Targetnya (pencetakan e-KTP) sampai 175 juta lembar. Cuma saya pusing ini, waktu kita tiga bulan sudah habis untuk (mengurus) DPT. Saya belum mengecek, kerjanya (pencetakan e-KTP) bagaimana tiga bulan ini," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Ia mengatakan, hingga saat ini jumlah e- KTP yang tercetak baru mencapai 146 juta lembar. Padahal, jumlah data penduduk yang terekam diklaim telah mencapai 176 juta data penduduk. Gamawan meminta pencetakan dimaksimalkan.

Gamawan menambahkan, pihaknya menargetkan pencetakan e-KTP hingga 175 juta lembar pada akhir tahun ini. Menurutnya, pencetakan adalah perkara yang mudah. Namun, pihaknya terbentur persoalan data penduduk dari daerah.

Ia mengatakan, pihaknya sulit mengirimkan data dari daerah ke bank data Kemendagri untuk memastikan ketunggalannya. "Mencetak mudah, sebulan jadi. Cuma membawa yang offline ini bagaimana, masukkan satu per satu. Itu yang saya khawatirkan, keburu (tercapai) atau tidak," kata Gamawan.

Pencetakan e-KTP, kata Gamawan, hanya dilakukan bila data yang terekam sudah dipastikan tunggal. Data penduduk yang sudah dipastikan tunggal baru mencapai 146 juta. Data tersebut sudah teridentifikasi dan masuk pusat data Kemendagri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com