Kompas.com - 08/11/2013, 21:58 WIB
Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Ahmad Yusuf, menunjukkan E-KTP bagi warganya  yang telah selesai dicetak, Kamis (30/8/2012). KOMPAS/WISNU WIDIANTOROKepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Ahmad Yusuf, menunjukkan E-KTP bagi warganya yang telah selesai dicetak, Kamis (30/8/2012).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ternyata tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai target awal. Kementerian Dalam Negeri harus memperpanjang masa kontraknya dengan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) untuk mencetak e-KTP.

"Iya (masa kontrak habis). Sudah diperpanjang sampai Desember," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2013).

Gamawan mengatakan, kontrak dengan konsorsium seyogianya berakhir pada Oktober lalu. Hingga saat ini, katanya, jumlah e-KTP yang tercetak baru mencapai 146 juta lembar. Padahal, jumlah data penduduk yang terekam diklaim telah mencapai 176 juta.

"Pencetakan sudah di 146 juta lembar. Saya sudah minta agar terus dimaksimalkan," katanya.

Gamawan menambahkan, pihaknya menargetkan pencetakan e-KTP hingga 175 juta lembar pada akhir tahun ini. Menurutnya, pencetakan adalah perkara yang mudah. Hanya, pihaknya terbentur persoalan data penduduk dari daerah.

Ia mengatakan, pihaknya sulit mengirimkan data dari daerah ke bank data Kemendagri untuk memastikan ketunggalannya. "Mencetak mudah, sebulan jadi. Cuma membawa yang offline ini bagaimana, masukkan satu per satu. Itu yang saya khawatirkan, keburu (tercapai) atau tidak," kata Gamawan.

Pencetakan e-KTP, kata Gamawan, hanya dilakukan bila data yang terekam sudah dipastikan tunggal. Data penduduk yang sudah dipastikan tunggal baru mencapai 146 juta. Data tersebut sudah teridentifikasi dan masuk pusat data Kemendagri.

Seperti diberitakan, pada Desember 2012 lalu, Kemendagri mengklaim telah mencapai target proyek e-KTP dengan merekam 175 juta data penduduk. Kemendagri meyakini dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan ikut menyukseskan Pemilu 2014 mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.