Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komunikasi Politik Megawati Buruk, Apa Kata PDI-P?

Kompas.com - 06/11/2013, 19:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanudin, mengaku tidak ingin menanggapi terlalu jauh hasil penelitian Direktur Eksekutif Lembaga Demokrasi Bertanggung Jawab, Tjipta Lesmana, yang menyatakan kemampuan komunikasi politik Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri buruk. Ia yakin, hasil penelitian itu berbeda jauh dengan fakta riil di lapangan.

"Biarkan saja, saya kan harus menghormati ilmiah. Itu kan demokrasi, tetapi kalau dilempar ke rakyat, kan belum tentu. Jadi hasil survei bukan harga mati, yang harga mati itu NKRI," kata TB Hasanudin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menuturkan, bagi PDI-P, sosok Megawati merupakan sosok pemimpin yang terbaik. TB Hasanudin menegaskan, di internal partainya, tak ada alasan untuk menganggap Megawati tak kompeten sebagai pemimpin. Sementara itu, pendapat eksternal dianggapnya baik sebagai bahan koreksi.

"Kalau ditanyakan ke saya dan kader, ya Ibu Mega paling baik, selesai," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kemampuan komunikasi politik Megawati dinilai paling buruk dibandingkan dengan tokoh politik lain yang berpeluang menjadi calon presiden dalam Pemilu 2014. Sementara itu, tokoh dengan kemampuan komunikasi politik yang terbaik adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Untuk Megawati, Tjipta menjelaskan, komunikasi Mega berkonteks tinggi dan berpeluang membuat jarak sehingga sulit dimengerti. Selain itu, menurut Tjipta, Megawati juga jarang berbicara mengenai solusi.

"Komunikasi politik Mega sangat jelek. Mega ditanya sering senyum-senyum saja, sangat high context dan jarang memberikan solusi," kata Tjipta.

Tjipta menyampaikan hasil penelitiannya mengenai politisi yang memiliki komunikasi politik baik. Penelitian itu dilakukannya bersama dengan Lembaga Demokrasi Bertanggung Jawab, baru-baru ini.

Dalam penelitian tersebut, ia meneliti 11 nama politisi yang sering masuk dalam berbagai survei calon presiden sejumlah lembaga survei. Hasilnya, nama Joko Widodo berada di posisi teratas sebagai politisi yang memiliki gaya komunikasi politik sangat baik.

"Kenapa Jokowi? Karena Jokowi bisa nempel dengan rakyat, bisa dekat dengan audiens, politisi lain enggak ada," kata Tjipta.

Jokowi memperoleh poin sebesar 85, dan di bawahnya secara berturut-turut diikuti oleh Jusuf Kalla (81), Prabowo Subianto (78), Anies Baswedan (75), Surya Paloh (73), Gita Wirjawan (70), Aburizal Bakrie (68), Wiranto (67), Dahlan Iskan (65), serta Megawati Soekarnoputri dan Pramono Edhie Wibowo yang masing-masing memperoleh poin sebesar 63.

Masalah yang diteliti hanya dibatasi pada kualitas komunikasi politik dengan variabel komunikasi politik seperti konteks dengan bobot 35 poin, penampilan 15 poin, pesan 25 poin, bahasa nonverbal 15 poin, kualitas suara 5 poin, dan kecakapan dalam menyelipkan humor dalam setiap kesempatan 5 poin.

Sumber penelitian adalah pernyataan yang disaksikan melalui media internet, pidato, jumpa pers, wawancara dengan stasiun televisi, dan pernyataan atau tanya jawab dengan masyarakat. Waktu penelitian dimulai sejak 1 September hingga 25 Oktober 2013.

"Komunikasi politik memainkan peran sangat penting, tetapi calon yang bagus komunikasi politiknya tidak otomatis akan memenangi pertarungan politik," ujar Tjipta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com