"Sibuk Sadap Lawan Politik, Pemerintah RI Malah Disadap AS"

"Kecolongan melalui modus penyadapan oleh AS dan Australia bisa terjadi karena pemerintahan yang berkuasa tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan, termasuk pembicaraan atau komunikasi Presiden dan pejabat tinggi lainnya. Semuanya sibuk mengurus kepentingan masing-masing. Pemerintah sibuk menyadap kegiatan atau aktivitas lawan-lawan politik," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (4/11/2013).

Bambang mencontohkan, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang seharusnya bisa mengantisipasi penyadapan ini justru lebih sibuk bekerja untuk kepentingan pemilihan umum. Ia berpendapat, penyadapan oleh Amerika Serikat dan Australia membuktikan pemerintah lengah dan tidak fokus mengurus kepentingan negara dan keamanan nasional.

Bambang menuturkan, seharusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi penyadapan kali ini jika mau belajar dari bocoran informasi yang dikeluarkan Wikileaks. Informasi yang muncul menjelang akhir 2010 menyebutkan bahwa bahwa Wikileaks memiliki tidak kurang dari 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS yang mencatat berbagai informasi tentang Indonesia. Dokumen itu adalah laporan diplomatik yang dikirim Kedubes AS di Jakarta dan Konjen AS di Surabaya.

"Oleh karena itu, sangat mengherankan ketika sejumlah pejabat pemerintah terkejut, marah, dan tidak senang dengan informasi mengenai penyadapan oleh Australia dan AS. Biasanya, dalam situasi seperti itu, kepura-puraan diperlukan untuk menutup malu karena sudah kecolongan," kata Bambang.

Spionase AS dan Australia di Indonesia

Terkuaknya skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat terus meluas. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia.

Australia, salah satu sekutu dekat AS, turut menyadap Indonesia. Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Surat kabar tersebut mengutip dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dimuat di majalah Jerman, Der Spiegel. Dokumen itu dilaporkan jelas-jelas menyebut Direktorat Sinyal Pertahanan Australia (DSD) mengoperasikan fasilitas program Stateroom. Itu adalah nama sandi program penyadapan sinyal radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet yang digelar AS dan para mitranya yang tergabung dalam jaringan "Lima Mata", yakni Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.