Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas Berat, 3 Hakim Konstitusi Ini Tolak Dipilih Jadi Ketua

Kompas.com - 01/11/2013, 19:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan menerima suap sengketa pilkada, tanggung jawab sebagai hakim konstitusi dianggap sebagai sesuatu yang besar. Jika salah langkah, mereka yang terpilih sebagai ketua MK bisa saja menyusul nasib Akil yang kini telah ditahan di Rutan KPK.

Belum lagi tantangan lainnya, seperti memulihkan citra MK yang kini sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Hal tersebut setidaknya disampaikan oleh tiga hakim konstitusi sesaat sebelum pemungutan suara di Gedung MK, Jakarta, Jumat (11/10/2013), dimulai.

Sambil menyampaikan harapannya terhadap ketua MK yang akan terpilih nanti, mereka menyampaikan pesan untuk tidak dipilih. "Jangan pilih saya," tegas hakim konstitusi Harjono saat menyampaikan pesannya kepada ketua baru yang akan terpilih.

Harjono menilai, tugas ketua MK sangat berat. Mengembalikan citra MK seperti sedia kala dinilai bukanlah sesuatu yang mudah.

Hal serupa disampaikan hakim konstitusi lainnya, Anwar Usman. Anwar menyatakan menolak untuk dipilih sebagai ketua karena tidak siap mengemban amanat yang besar. Oleh karena itu, Anwar berharap pengganti Akil dapat mengemban amanat dengan baik.

"Saya tidak bersedia untuk dipilih. Tapi, saya harap yang terpilih nanti adalah yang terbaik, dan saya akan dukung," kata Anwar.

Hal serupa disampaikan Maria Farida Indriarti. Hakim konstitusi wanita satu-satunya itu juga berharap agar dirinya tidak dipilih oleh hakim konstitusi yang lain. Namun, berbeda dengan Harjono dan Anwar, Maria tetap menyatakan siap mengemban amanat apabila nantinya terpilih.

"Saya harap saya tidak dipilih. Tapi, kalau nantinya memang dipercaya mengemban amanat, saya siap," kata Maria.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com