Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Masa Kerabat SBY di Demokrat Harus Diusir?

Kompas.com - 30/10/2013, 14:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo, membantah ada dinasti Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat. Menurut Pramono, sejumlah keluarga SBY sudah bergabung sejak awal Partai Demokrat berdiri.

"Istilah itu (dinasti politik) tidak tepat," kata Pramono di Media Center Edhie Wibowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Hal itu dikatakan Pramono ketika dimintai tanggapan kritikan terhadap majunya sejumlah anggota keluarga SBY sebagai caleg DPR. Begitu pula di kepengurusan partai.

Pramono mengatakan, sulit menarik dukungan publik untuk bergabung dengan Partai Demokrat ketika awal dibentuk pada tahun 2001. Pengamatan Pramono ketika itu, banyak orang yang menolak ketika ditawari menjadi kader. Akhirnya, dia menambahkan, keluarga SBY mengajak saudara hingga para pembantu untuk membesarkan partai.

"Sampai saudara-saudara saya ke mana-mana, ketok pintu tawarin mau enggak masuk Demokrat. Tapi jarang ada yang mau. Sekarang, setelah partai jadi besar, apakah mereka yang mau pada saat itu, kakak, adik, keponakan, lalu diusir? Fair enggak? Itu namanya diskriminasi," kata Pramono.

Adik ipar SBY itu menambahkan, tidak ada aturan yang dilanggar dari keterlibatan keluarga SBY dalam Partai Demokrat. Para anggota keluarga SBY yang masuk sebagai caleg DPR, menurutnya, memang layak dan sesuai prosedur.

"Beri kesempatan bagi mereka yang baik. Enggak salah kalau memenuhi kriteria. Kalau enggak memenuhi syarat, yah pasti ditolak KPU. Semua punya kesempatan yang sama sesuai aturan yang berlaku," kata anggota Dewan Pembina Demokrat itu.

Pramono lalu curhat ketika dia mendapat kritikan saat dipilih oleh Presiden SBY menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Menurutnya, pemilihan itu sudah sesuai aturan, bukan karena dia adik ipar Presiden.

"Pak Edhie dikatakan jadi Kasad karena adik (ipar) Pak SBY. Ada enggak aturan yang saya langgar? Kalau saya dari pangkat Letnan terus jadi Kasad, baru enggak boleh," pungkas Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com