Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Kirim Koruptor ke Pulau Terpencil

Kompas.com - 28/10/2013, 17:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengusulkan agar terpidana kasus tindak pidana korupsi dan bandar narkoba dihukum dengan dikirim ke pulau terpencil. Hukuman tersebut dianggapnya akan memberi efek jera dan pemerintah tak perlu lagi memberikan fasilitas yang dibiayai dari uang rakyat.

"Pemikiran saya untuk terpidana narkoba dan korupsi yang tidak dihukum mati adalah kirim ke pulau terpencil yang disulit dijangkau dan sulit untuk melarikan diri," kata Marzuki saat dihubungi dari Jakarta, Senin (28/10/2013).

Bila usulan itu dapat direalisasikan, kata Marzuki, pemerintah tak perlu lagi memberikan fasilitas apa pun kepada terpidana korupsi dan narkoba yang dibuang ke pulau terpencil. Bahkan, lebih jauh, menurutnya, pemerintah juga tak perlu lagi memikirkan ruang tahanan atau makanan untuk para terpidana tersebut.

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, hukuman tegas kepada pelaku dua kejahatan luar biasa itu patut diberikan dengan sejumlah pertimbangan. Pertama adalah karena koruptor dengan sangat jelas telah memakan uang rakyat dan bandar narkoba merupakan pihak yang merusak mental generasi muda.

"Jangan sampai mereka yang merusak bangsa ini harus dibiayai pula oleh negara. Jadi, rugi dua kali rakyat dan bangsa ini," ujarnya.

Ia melanjutkan, usulan tersebut terinspirasi dari pengalamannya mengunjungi sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Marzuki menilai, kehidupan rakyat di daerah terpencil jauh lebih sulit dan memprihatinkan ketimbang kehidupan terpidana korupsi atau narkoba di balik jeruji besi.

"Rasanya tidak adil kalau koruptor masih diberi makan dari uang negara, sementara rakyat yang tidak korupsi saja makannya susah, belum terjangkau, dan belum dapat perhatian pemerintah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com